Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di KKR Aceh

Menjawab Liputan6.com, Komisioner KKR Aceh Sharli Maidelina menilai keputusan polisi untuk langsung mengirim surat yang ditujukan kepada dirinya kurang tepat.

"Kenapa langsung ke saya, gitu? Pertama, karena alasannya, saya, kan, bukan ketua. Bukan pimpinan. Bukan pimpinan utama, istilahnya," ujar Sharli, dihubungi melalui telepon seluler, Rabu malam.

Selain itu, kata Sharli, yang sedang diselidiki adalah dugaan korupsi kegiatan perjalanan dinas KKR Aceh tahun 2021-2022, sementara, dia dilantik bersama enam komisioner lainnya untuk periode 2022-2027 pada Februari lalu.

"Kita enggak tahu, kita, kan 2022. 2022 berarti 2023 (2022-2023)," kata Sharli.

Sharli ragu, kepolisian agaknya belum tahu bahwa KKR Aceh tidak memiliki kantor kesekretariatannya sendiri. Selama ini, jelas Sharli, perkara administrasi masih menjadi urusan Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

"Tetapi, kan, ini pemanggilannya langsung ke KKR-nya," ujarnya.

Dia juga menambah, andai pun demi kepentingan penyelidikan polisi memang butuh keterangan darinya, seharusnya yang lebih dahulu dipanggil adalah staf yang selama ini mengurus berkas perjalanan dinas bukan malah dirinya.

"Saya, kan komisioner, yang nyiapin, kan, staf? Harusnya, stafnya dulu diperiksa. Diminta berkasnya, kan, sama staf semua, kan enggak saya pegang berkasnya," ujar Sharli.

Sharli sendiri juga mengaku bingung mengapa hanya dirinya yang secara khusus diminta datang ke kantor polisi.

"Mungkin diacak nama tarik slot keluar nama saya, kita, kan enggak tahu," kata Sharli.