7 WNA Vietnam Terjerat Dugaan Kasus Tambang Emas Ilegal di Aceh, Polisi Diminta Terbuka

Tujuh orang berkewarganegaraan asing baru-baru ini diamankan terkait dugaan penambangan ilegal di Aceh Barat (courtesy Polda Aceh)

Liputan6.com, Aceh - Tujuh orang berkewarganegaraan asing baru-baru ini diamankan terkait dugaan tambang emas ilegal di Aceh Barat. Sebuah organisasi non pemerintah di kabupaten itu meminta agar polisi terbuka ke publik soal kasus ini.

Ketujuh WNA disauk oleh petugas dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh Desa Tutut, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Selasa (17/1/2023). Satu lembar alat penyaring untuk memisahkan tanah dan batu disebut asbuk pun turut diamankan.

Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy mengungkap bahwa ketujuh WNA merupakan pekerja dari kontraktor PT Indotama Minergi Solutions. Perusahaan ini dikelola di bawah IUP Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA) berlokasi di Kecamatan Sungai Mas.

"Mereka melakukan penambangan di luar wilayah yang diizinkan dan melakukan operasi produksi mineral emas," kata Winardy, dalam keterangan ringkas yang diterima Liputan6.com, Rabu malam (19/1/2023).

Polisi masih belum melakukan ekspose untuk keterangan lanjutan sejak rilis resmi mereka diunggah pada Rabu malam. Info di luar rilis resmi kepolisian menyatakan bahwa ketujuh pekerja berkewarganegaraan Vietnam.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra, mendesak polisi untuk menyiarkan informasi yang komprehensif mengenai dugaan penambangan ilegal oleh ketujuh WNA.

"Prosesnya harus transparan dan kemudian kita mendorong proses ini benar-benar terbuka dan tidak tertutup-tutupi, sehingga publik tidak menduga-duga sesuatu hal yang tidak baik," tegas Edy kepada Liputan6.com.

Menurut Edy, dokumen yang ia dapat menyatakan luas area IUP KPPA yakni 195,00 hektare dengan status IUP Operasi Produksi bernomor SK 142.A tahun 2010. Adapun izin berlakunya keluar pada 21 April 2010 dan berakhir pada 31 April 2029.

Ketujuh WNA, tambah Edy, beraktivitas melakukan penambangan dengan kapal keruk. "Sejumlah orang tersebut diamankan pada salah satu kapal Beijing yang dipergunakan untuk menyedot emas di aliran Sungai Mas-Tutut," terang Edy.

2 dari 2 halaman

Kabid Minerba Dinas ESDM Benarkan Terjadi Penambangan di Luar Garis Koordinat

Kapal keruk yang digunakan di kawasan IUP KPPA Sungai Mas

Lebih jauh, dia juga menyoroti kemungkinan pelanggaran seputar keabsahan izin perusahaan tambang yang membawahi ketujuh WNA.

"Melalui UU Cipta Kerja, Tenaga Kerja Asing hanya perlu Rencana Penggunaang TKA saja karena tak perlu lagi izin tertulis dari pejabat atau pejabat yang ditunjuk.

Bila benar yang diamankan WNA, maka patut dipertanyakan RPTKA yang jadi dokumen perencanaan penggunaan TKA yang harus dimiliki oleh kegiatan investasi (PMA dan PMDN) yang menggunakan TKA dalam kegiatan usaha," kata Edy.

Patut diingat, lanjutnya lagi, RPTKA diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Atas dasar ini, ia mempertanyakan pemberian izin kerja oleh dinas terkait TKA tersebut.

Edy turut memperlihatkan foto dokumen berisi spesifikasi jabatan ketujuh WNA yang semuanya laki-laki. Yakni, konsultan pirometalurgi, manajer perawatan (2 orang), penasihat keteknikan, ahli teknik konsultan pengembangan, dan ahli tambang bawah tanah (2 orang).

Berdasarkan salinan dokumen izin tinggal terbatas elektronik yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Meulaboh, masa berakhir izin tinggal ketujuh WNA akan berakhir pada 13 Mei 2023.

Kabid Minerba Dinas ESDM Aceh, Khairil Basyar, mengatakan bahwa sebelumnya pihak Polda Aceh datang ke lokasi penambangan lalu mulai menarik titik koordinat kegiatan IUP KPPA. Mereka sempat minta tolong untuk dicek apakah titik koordinat tersebut seuai dengan izin atau tidak.

"Setelah kita overlay-kan dengan peta tersebut ternyata koordinat yang disampaikan ke saya itu berada di luar garis IUP KPPA," tutur Khairil via telepon, Kamis malam.

Selisih yang didapati setelah melakukan komparasi dengan peta IUP KPPA memakan jarak sekitar 47 meter melewati garis dari yang diizinkan. Namun, kelebihan jarak ini menurut Khairil "tidak jauh" dan berkemungkinan terjadi karena karena faktor ketidaksengajaan.

"Bisa saja, misalnya, kalau jarak segitu, mereka kurang apa namanya, kurang monitor terhadap koordinat wilayah izin mereka, jadi bisa saja mereka tidak sengaja," katanya.

Namun, "ketidaksengajaan" seperti kata Khairil itu akan sangat menguntungkan jika ternyata telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama.

Rumornya, ketujuh WNA telah dibebaskan. Meskipun ini belum dapat diklarifikasi, Khairil juga mendapat info yang sama soal bebasnya tujuh WNA.