Butuh 7.450 Petugas Pantarlih, KPU Bandung Buka Pendaftaran Mulai Hari Ini

logo kpu pemilu

Liputan6.com, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mengaku membutuhkan 7.450 orang petugas pemutakhiran pemilih (Pantarlih) pada proses tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Sebelumnya, penyelenggara Pemilu itu telah melantik 150 petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan petugas PPS (panitia pemungutan suara) sebanyak 453 orang.

Menurut Ketua KPU Kota Bandung, Suharti, pembukaan pendaftaran petugas Pantarlih Pemilu 2024 ini dilakukan selamat empat hari dari 26-30 Januari 2023.

"Dan harapannya warga Kota Bandung siap ataupun juga enggak perlu takut ketika didatangi petugas kita di tanggal 12 Februari-14 Maret untuk di cek untuk di cek datanya, benar atau tidaknya data pemilih kita dengan data identitas mereka. Karena untuk data pemilih ini berbasis de jure jadi berdasarkan data kependudukan bukan de facto," ujar Suharti ditulis Bandung, Kamis, 26 Januari 2023.

Suharti menerangkan akibat data kependudukan yang berdasarkan de jure atau hanya tercatat secara hukum, kemungkinan terdapat warga yang memiliki kartu identitas Kota Bandung tinggal di kota lain.

Hal itu dikeluhkan oleh Suharti, karena menjadi salah satu kendala dalam proses tahapan Pemilu 2024 yang akan berjalan dalam sebulan mendatang.

Suharti mengatakan warga Kota Bandung bertambah 170 ribu orang berdasarkan data dari Dirjen Dukcapil disandikan dengan data pemilih berkelanjutan KPU.

"Ada penambahan, jadi jumlah warga Kota Bandung di angka 1,89 juta orang dibandingkan dengan tahun 2019 tercatat 1,7 juta orang. Pemilih pemula kemungkinan di kisaran 40-50 persen tapi belum pasti karena sebulan ke depan akan dilakukan coklit (pencocokan dan penelitian) ke lapangan untuk memastikan kebenaran data yang ada di kita," kata Suharti.

KPU sudah mengumumkan bahwa semua penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental ( gangguan jiwa ) memiliki hak suara dalam pencoblosan Pemilu pada 17 April 2019.

2 dari 2 halaman

Coklit Penting Dilakukan

Suharti menegaskan proses coklit pemilih Pemilu 2024 penting dilakukan, karena saat sampling data Irjen Dukcapil tahun 2022 terdapat warga yang telah dinyatakan meninggal dunia, tetapi saat dicek ke lapangan, masih hidup.

Kasus lainnya, ucap Suharti, merupakan kebalikannya. Data dari Dirjen Dukcapil menyebutkan warga tersebut masih hidup, tetapi usai dilakukan proses coklit ternyata sudah meninggal dunia.

Banyaknya pekerjaan rumah yang harus dibenahi dalam Pemilu 2024 ini, dibutuhkan petugas badan adhoc penyelenggara Pemilu 2024 di Kota Bandung cukup besar.

"Kesuksesan Pemilu tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS. Namun diharapkan ikut juga membantu dalam proses penyelenggaraannya. Cuman kita berharap masyarakat tidak hanya aktif sebagai pemilih, tapi juga mau bergabung menjadi penyelenggara. Karena proses Pemilu tanpa penyelenggara tidak bisa diselenggarakan Pemilunya," tukas Suhari.

Perkiraan jumlah TPS yang tersebar di Kota Bandung pada Pemilu 2024 mendatang, membutuhkan 53.000 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ditambah dengan 14.900 petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).

KPU Kota Bandung juga tengah memproses data daerah pemilihan (Dapil) yang akan ditetapkan oleh KPU RI 14 Februari 2023. Saat ini, terdapat 6 dapil di Kota Bandung.