Tidak Banding, Status Mantan Rektor UIN Suska Riau Resmi Jadi Terpidana Kasus Korupsi

Liputan6.com, Pekanbaru - Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pekanbaru segera mengeksekusi vonis Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap mantan Rektor UIN Suska Riau, Prof Dr Ahmad Mujahidin. Beberapa pekan lalu, guru besar tersebut divonis 2 tahun 10 bulan penjara.

Vonis itu terkait pengusutan korupsi jaringan internet yang dilakukan Kejari Pekanbaru terhadap Ahmad Mujahidin pada tahun 2020 dan tahun 2021. Terhadap putusan itu, ternyata Ahmad tidak melakukan perlawanan atau banding.

Kasi Pidana Khusus Kejari Pekanbaru Agung Irawan menyebut vonis Ahmad Mujahidin berkekuatan hukum tetap saat tidak ada banding.

"Sudah inkrah ketika terdakwa tidak mengajukan banding sesuai waktu yang ditetapkan Undang-Undang, 7 hari kerja sejak putusan dibacakan," kata Agung, Senin petang, 30 Januari 2023.

Setelah berkekuatan hukum tetap, status Ahmad Mujahidin tidak lagi terdakwa melainkan terpidana.

"Sudah terpidana, selanjutnya akan dilakukan eksekusi," tegas Agung.

Pada 18 Januari 2023, Ahmad Mujahidin dipidana 2 tahun 10 bulan penjara. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti kurungan penjara 4 bulan.

Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal itu sebagaimana dakwaan alternatif ketiga dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Saat itu, Akhmad Mujahidin dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kompak menyatakan pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap, menerima atau menolak putusan tersebut. Sikap yang sama juga mereka tunjukkan hingga masa pikir-pikir itu berakhir.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.