Ratusan Mahasiswa Gelar Demo di Kantor Gubernur Sumbar, Tuntut Evaluasi 2 Tahun Mahyeldi-Audy Joinaldy

Demo Mahasiswa — Ratusan mahasiswa di Kota Padang, Sumatera Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur provinsi setempat, Rabu (1/3/2023). (Liputan6.com/ Novia Harlina)

Liputan6.com, Padang - Ratusan mahasiswa di Kota Padang, Sumatera Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (1/3/2023). Aksi tersebut dalam rangka menagih janji dua tahun kepemimpinan Gubernur Sumbar Mahyeldi dan wakilnya Audy Joinaldy.

Aksi demonstrasi mahasiswa dimulai sekitar pukul 15.00 WIB, yang terdiri dari gabungan mahasiswa dari sejumlah universitas. Peserta aksi juga membawa sejumlah spanduk seperti 'subsidi pupuk sulit, petani menjerit.'

Kemudian 'janji elit, bukti sulit', lalu 'menagih janji kendirikan BUMD di bidang pertanian', kemudian juga ada tulisan 'wagub jalan jalan, apa kabar dunoa peternakan'.

Dalam aksi kali ini, para mahasiswa menyoroti banyaknya janji-jani gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang belum ditepat setelah dua tahun kepemimpinannya.

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat, Cholib Ajib mengatakan hampir di semua sektor yang dijanjikan Mahyeldi - Audy masih banyak yang belum ditepati.

"Mulai dari sektor ekonomi, infrakstruktur, pangan, pertanian hingga peternakan," ujarnya.

Ia juga menyoroti terkait banyaknya kasus pelecehan di Sumatera Barat, yang bahkan pelakunya banyak dari lingkungan terdekat korban. Menurutnya hal itu merupakan tugas pemerintah untuk lebih memperhatikan persoalan tersebut.

Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.

2 dari 2 halaman

Tuntutan Mahasiswa

Sejumlah tuntutan dari masa aksi yakni, mendesak pemerintah menyelesaikan semua konflik dan permasalahan HAM di sumatera Barat.

Kemudian mendesak pemerintah daerah dan pusat jalankan reforma agraria sejati, menuntut pemerintahan kabupaten dan provinsi menyelesaikan konflik agraria dengan membentuk tim independen.

Selanjutnya menuntut pemerintah daerah dan pusat memberikan perlindungan kepada petani dalam memperjuangkan hak.

Kemudian menuntut kepolisian menghentikan kriminalisasi kepada petani.Lalu yang terakhir mendesak pemerintah provinsi dan pusat mencabut izin usaha yang bermasalah.

Para masa aksi juga mendesak untuk masuk ke kantor gubernur yang dijaga ketat aparat kepolisian.