Di Depan Puan Maharani, Petani Sumsel Keluhkan Sulitnya Dapat Pupuk di Daerah Lumbung Pangan

Lalu, peyuluh perikanan Banyuasin Widia juga menyampaikan hal yang sama. Dari sekitar 1.600 penyuluh di Indonesia, menurutnya, selama ini statusnya adalah tenaga kontrak.

“Akhir tahun ini kontrak dihapuskan, masa kerja 5-15 tahun. Tolong nasib kami agar statusnya tidak sekadar penyuluh perikanan bantu, tapi bisa menjadi ASN,” harap Widia.

Menanggapi keluhan para petani, Puan Maharani meminta anggota DPR dan DPRD dapil setempat, untuk berkoordinasi menyelesaikan persoalan petani di Banyuasin. Ia pun berjanji akan mencarikan solusi.

“Masalahnya soal distribusi pupuk. Padahal saya lihat pupuk cukup, ini lintas kementerian harus duduk bersama karena ini masalah dari dulu,” katanya.

Terkait bantuan kultivator untuk lahan sayuran dan pompa air serta daerah pertanian yang sering banjir, Puan Maharani berjanji sesegera mungkin untuk mencarikan solusinya.

Lalu untuk nasib penyuluh pertanian tersebut, Puan Maharani memastikan akan membawa aspirasi tersebut ke pemeritah pusat.

“Akan saya sampaikan dengan kementerian terkait untuk segera selesaikan. Karena ini anggaran pusat. Soal PPPK ini memang masalah nasional, kami akan carikan solusinya,” jelas Puan.

Dia mengatakan petani dan nelayan adalah dua profesi mulia, yang berkaitan dengan hidup matinya bangsa. Puan berterima kasih kepada para petani dan nelayan, yang sudah menjadi pilar kedaulatan pangan bangsa Indonesia.

“DPR RI selalu turun ke bawah untuk mencari tahu apa kebutuhan petani dan nelayan yang bisa dibantu. Makanya hari ini saya datang untuk menyerahkan total 14 jenis bantuan dari berbagai kementerian,” ujarnya.

“Karena memang DPR RI yang memperjuangkan aspirasi petani dan nelayan ke pemerintah. Lalu pemerintah dalam hal ini kementerian, yang mengeluarkan programnya,” lanjut Puan.

Kepada petani, Puan berujar sudah memantau persoalan harga gabah rendah yang disebabkan karena berbagai faktor, khususnya jelang panen raya ini. DPR RI bersama pemerintah sedang berupaya mencarikan jalan agar dapat memenuhi harapan semua pihak.

“Bagi para penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan , saya juga ikut memantau masalah-masalah di lapangan yang dihadapi bapak ibu sekalian, seperti terkait ketersediaan sumber daya,” tambah mantan Menko PMK itu.

Puan pun berpesan kepada pemerintah daerah, untuk meningkatkan perhatian kepada Penyuluh Pertanian dan Perikanan. Sebab solusinya ada di Pemda dan APBD.

“Jadi harus ada porsinya. Pemda harus benar-benar mengingat bahwa pangan adalah urusan hidup matinya sebuah bangsa. Tidak boleh dianggap remeh atau tidak dijadikan prioritas,” katanya.