Soal Perda Bertentangan dengan UU, Ini Sikap Tegas Kemenkumham

“Ketika Kemenkumham melakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi ternyata regulasi tersebut bertentangan dengan UU atau peraturan yang hirearkinya lebih tinggi, maka regulasi itu bisa dikembalikan. Bahkan ketika Kemenkumham tidak dilibatkan dalam proses pembentukan perundang-undangan, proses pembentukan perundang-undangan itu bisa kita minta dimulai dari awal kembali. Ketika kita tidak dilibatkan bisa saja regulasi tersebut tidak kita proses,” kata Ferry

Hal tersebut diutarakannya di sela-sela acara diskusi UGM Comparative Digital Policies yang bertajuk Memetakan Tantangan Infrastruktur Digital Indonesia yang baru-baru ini diselenggarakan.

Meskipun Indonesia menganut otonomi daerah yang memberikan kebebasan Pemda untuk mengatur wilayahnya sendiri serta membuat regulasi, namun menurut Ferry Perda yang dibuat oleh Pemda harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 58 UU 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham berwenang dalam Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah.

“Koridor kita adalah NKRI. Sehingga seluruh regulasi yang ada di daerah harus sesuai dengan UU yang berlaku. Termasuk ketika Pemda ingin membuat regulasi mengenai SJUT. Regulasi tersebut harus sesuai dengan Perppu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan UU lainnya. Dalam mengeluarkan regulasi, kita memiliki panduan yang jelas yang tertuang dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” tandas Ferry.

Menurut Ferry, saat ini banyak sekali potensi regulasi yang tidak sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang hirearkinya lebih tinggi. Ketidaksinkronan dan harmonis ini terjadi baik itu vertikal maupun horizontal. Karena banyak yang tidak tidak sinkron dan harmonis, maka Kemenkumham sejak periode pertama Presiden Joko Widodo terus melakukan pembenahan dan pemangkasan regulasi yang tidak sinkron dan harmonis baik itu vertikal maupun horizontal.

“Banyak sekali Perda yang bermasalah yang tidak sinkron maupun tidak harmonis dengan regulasi yang ada. Dalam hirearki pemda sejatinya di bawah pemerintah pusat. Sebagai bagian dari NKRI pemda harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Termasuk dalam membuat regulasinya. Pemda memang berhak untuk memungut sewa atau retribusi sebagai PAD. Namun pemerintah pusat memiliki aturan untuk mengatur penggelaran infrastruktur digital. Semua itu tertuang dalam Perppu Cipta Kerja. Sehingga Perda yang ada harus sesuai dengan Perppu Cipta Kerja,”pungkasnya.