Jurus Sultan HB X Tangani Inflasi dan Kemiskinan di Derah Istimewa Yogyakarta

Mengenal Konsep Inflasi dalam Ekonomi — Ilustrasi Konsep Inflasi Credit: pexels.com/pixabay

Liputan6.com, Yogyakarta - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengubah strategi dalam mengendalikan inflasi dan kemiskinan yang berdasarkan data BPS pada bulan Februari 2023 tercatat 0,27% month to month dan inflasi tahunan DIY berada di level 6,28% year on year. Menurutnya, jumlah yang tinggi ini perlu ditekan agar tidak meningkatkan angka kemiskinan di DIY.

Sultan HB X meminta para Bupati/Walikota dan kepala OPD agar bekerja lebih cerdas, dan berpikir tidak hanya makro tapi juga mikro sehingga bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik, lebih detail, lebih mikro. Seperti melalui level pasar-pasar kecil di kalurahan, bukan hanya sekedar memantau pasar induk saja.

“Jangan lagi misalnya untuk jual beras murah hanya di pasar besar. Ya nanti dibeli pedagang juga gitu loh. Jadi akhirnya nggak ada artinya gitu karena bukan dibeli masyarakat langsung. Kalau di pasar kecil beda lagi, pasti lebih tepat sasaran,” papar Sri Sultan saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY, Rabu (15/3/2023) di Royal Ambarrukmo Hotel, Sleman.

Cara lainnya Sultan HB X mendorong para pimpinan daerah untuk lebih ringan tangan mengucurkan dana dan bahkan membeli panenan penduduk dan kemudian menjual langsung pada masyarakat. Selain itu berkomitmen membantu ongkos kirim dan menguntungkan bagi pedagang kecil, karena bisa memperoleh barang murah, tanpa ongkos kirim, sehingga bisa bisa dijual lebih murah.

“Harus sampai bawah. Percuma kalau tidak. Ini supaya masyarakat kecil bisa menikmati harga yang lebih murah. Pengalaman dari Beringharjo itu inflasinya tidak bisa kita pegang karena dari Kranggan harga cabai saja sudah berbeda, ada 32.000, ada 30.000 tergantung lokasi. Jadi jualan di pasar itu kalau posisinya beda, harganya sudah berbeda, sehingga menimbulkan inflasi,” kata Sri Sultan.

Presiden Jokowi mewanti-wanti seluruh Kepala Daerah terkait kenaikan inflasi yang mencapai 1,8 persen akibat melonjaknya harga BBM subsidi. Di sisi lain, baik pedagang maupun pembeli berharap Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat.

2 dari 2 halaman

Hadapi Bulan Puasa

Sri Sultan menjelaskan, strategi menyalurkan barang hanya di pasar-pasar besar saja, maka saat barang sampai di pasar kecil, masyarakat akan mendapati harga yang tidak terjangkau lagi. Sehingga operasi pasar di pasar besar menurunya bukan memecahkan permasalahan inflasi, namun justru memberikan keuntungan lebih pada pedagang besar, dan mengakibatkan program tidak berjalan sesuai rencana.

Sri Sultan berharap dengan diberlakukan kebijakan baru menyasar langsung pada masyarakat ini mampu menurunkan angka inflasi.

"Namun perlu diingat pula, hati-hati menetapkan kebijakan. Jangan pas petani panen raya lalu kita menggencarkan operasi pasar. Kalau seperti itu sama saja membuat petani menjadi rugi dan timbul kasus kemiskinan baru," ungkap Sri Sultan.

Apalagi menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri. Sri Sultan menegaskan, pasti mau tidak mau akan terjadi inflasi. Namun selama masih wajar, Sri Sultan tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Mengingat, jika tidak terjadi inflasi sama sekali, justru bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi tidak sehat," katanya.

Naik 6,5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jadi Landasan Kuat Kenaikan Upah Minimum 2025