Beda Laporan Pemkot Bandung dengan BPS terkait Kualitas Sungai

Saatnya Menyelamatkan Sungai Brantas Dari Racun Mikroplastik — Aktivis lingkungan menggelar kampanye di Daerah Aliran Sungai Brantas di Malang dari pencemaran. Sungai tercemar bahan beracun seperti mikroplastik yang bisa membahayakan kesehatan manusia (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Kota Bandung mengklaim adanya perbaikan kualitas 20 sungai dari 24 sungai di Kota Bandung. Hal itu sempat dinyatakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung lewat keterangan persnya pada awal Maret 2023 lalu.

Kepala DLHK Kota Bandung, Dudy Prayudi, mengatakan, kualitas 20 sungai di antaranya sudah membaik, sedangkan sisanya atau 4 sungai masih masuk kategori cemar sedang. Meski disebut membaik, 20 sungai sebetulnya tetap saja dalam kondisi tercemar.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam buku Bandung Dalam Angka tahun 2023 tentang kualitas air sungai, semua sungai di Kota Bandung masih dalam keadaan tercemar. Status mutu airnya masuk kategori cemar ringan hingga sedang.

Pada 2022, sebanyak 19 sungai dinyatakan cemar ringan dan 5 sungai lainnya cemar sedang yakni Sungai Curug Dogdog, Sungai Cigondewah, Sungai Cipamokolan, Sungai Cikendal, dan Sungai Cisaranten.

Kondisi tersebut justru memburuk jika dibandingkan dengan data BPS sebelumnya. Dalam buku Bandung Dalam Angka tahun 2021, dinyatakan bahwa pada 2020 hanya 1 sungai saja yang cemar sedang yakni Sungai Ciwastra. Artinya, menurut data tersebut, terjadi penambahan sungai cemar sedang sebanyak 4 sungai pada rentang 2020-2022.

Kualitas air di Sungai Brantas buruk dan mengandung mikroplastik. Disebabkan tercemar limbah domestik dan industri terutama plastik kemasan produk, cairan detergen dan lainnya. Dalam jangka panjang mengancam kesehatan manusia.

2 dari 3 halaman

Masalah Sanitasi

Pemerintah Kota Bandung mengakui, masalah sanitasi menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran sungai. Tidak semua rumah di Kota Bandung telah memiliki akses sanitasi yang layak, sehingga Kota Bandung belum 100 persen Open Defecation Free (ODF).

"Salah satu upaya yang bisa kita optimalkan yakni dengan 100 persen ODF untuk meningkatkan kualitas air sungai yang dari cemar sedang ke cemar ringan," klaim Kepala DLHK Kota Bandung, Dudy Prayudi.

Jika merujuk data BPS Provinsi Jawa Barat, persentase rumah tangga di Kota Bandung yang memiliki akses sanitasi layak justru menurun dalam rentang tiga tahun. Pada 2019, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tercatat di 51,65 persen. Pada 2020 menurun menjadi 51,39 persen. Pada 2021 kembali merosot jadi 39,64 persen.

Jika diurutkan, angka tersebut menempatkan Kota Bandung di posisi 25 dari 28 kota kabupaten di Jawa Barat. Sebagai perbandingan, persentase di Kota Bekasi selalu di atas 90 persen pada rentang 2019-2021, Kota Depok (96-97 persen), dan Kota Cirebon (89-92 persen).

3 dari 3 halaman

Bisa Picu Krisis Air 2050

Masalah pencemaran sungai atau air permukaan ini dinilai bisa semakin mendorong terjadinya prediksi krisis air di Kota Bandung pada 2050 mendatang. Pemulihan air permukaan atau air dangkal harus dilakukan jika tidak ingin krisis itu terjadi. Meski disebut butuh waktu lama serta biaya, upaya itu harus dilakukan.

“Setidaknya punya waktu 15 tahun atau lebih (untuk pemulihan air). 10 tahun ke depan mungkin kita masih bermasalah, mesti mulai memperbaikinya. Jika tidak akan terus memburuk selama 20 tahun ke depan. Tahun 2050, diprediksi akan terjadi krisis air bersih di Bandung," kata Ahli Geodesi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Heri Andreas, saat dihubungi Liputan6.com, awal Maret 2023 lalu.

Selain pencemaran air sungai, Kota Bandung juga memiliki problem soal eksploitasi air tanah dalam, yang diduga berlebihan guna kepentingan bisnis, seperti hotel atau pabrik. Sebelumnya, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Badan Geologi Kementerian ESDM telah melakukan penyelidikan pada 2010.

Hasilnya menunjukan terjadi penurunan muka air tanah secara signifikan di Cekungan Bandung, kategori kritis dan rusak. “Tahun ini kami tengah mempersiapkan kajian lanjutan terkait kondisi air tanah di CAT Bandung-Soreang," kata Kepala PATGTL Badan Geologi, Rita Susilawati saat dihubungi, 28 Februari 2023 lalu.