Ada Arahan Presiden Jokowi, Anggaran Buka Bersama Pemkot Batam Rp1,2 Miliar Dibatalkan

Kantor Wali Kota Batam. (Liputan6.com/ Ajang Nurdin)

Liputan6.com, Batam - Usai muncul arahan dari Presiden Jokowi, rencana buka bersama Pemkot Batam dengan anggaran Rp1,2 miliar akhirnya dibatalkan. Kegiatan buka puasa bersama itu rencananya digelar pada 1 April 2023.

"Sudah kita batalkan, sesuai dengan arahan pak Wali,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid, Senin (27/3/2023).

Buka puasa bersama rencananya akan dilaksanakan di kediaman Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam.

"Iya anggarannya Rp1,2 miliar," kata

Rincian buka bersama berdasarkan situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, anggaran tersebut tertulis bernama 'Belanja Konsumsi Buka Puasa Bersama Kepala Daerah (BAGUM) dengan kode paket 37853397 dijabarkan, acara buka puasa bersama yang dianggarkan dikediaman wali kota untuk 8.000 orang, dengan total anggaran Rp742 juta.

Dalam rinciannya, volume pekerjaan tertulis 8.000 orang/kali dengan uraian pekerjaan biaya makan (2.000 orang/kali), biaya makan kepala daerah/eselon I/setara (6.000 orang/kali).

Lalu Pemkot Batam juga telah menganggarkan bersama Wakil Wali Kota Batam, sebesar Rp481 juta. Dengan volume pekerjaan 5.000 orang/kali. Biaya makan (1.000 orang/kali), biaya makan kepala daerah/eselon I/setara (4.000 orang/kali)," demikian tertulis dalam paket tersebut.

Estimasi biaya makan per orang untuk menu prasmanan dihitung Rp110 ribu per orang. Ini sudah sesuai dengan standar satuan harga (SSH) yang ditetapkan.

"Sesuai dengan standar satuan harga, memang segitu harganya. Jadi makanya anggarannya mencapai segitu," katanya.

Jokowi melarang pejabat negara menyelenggarakan kegiatan bukber selama Ramadhan 1444 H. Presiden Jokowi mengatur larangan ini disahkan oleh Sekretaris Kabinet (21/03/2023)

2 dari 2 halaman

Dikembalikan ke Kas Negara

Selanjutnya mengenai pembatalan acara buka buasa bersama ini, pihaknya akan membuat suratnya. Dan terkait anggaran buka puasa bersama, akan dikembalikan ke kas daerah.

Jefridin mengungkapkan anggaran tersebut masih bisa digunakan untuk kegiatan lain. Namun demikian hal itu tidak bisa dilakukan saat ini juga, setelah adanya pembatalan.

"Bisa saja dialihkan, namun belum sekarang. Mungkin di anggaran perubahan nanti dibahas kembali terkait pengalihan anggaran buka puasa ini," kata Jefridin.