Menakar Efektivitas Bansos Ramadan terhadap Kesejahteraan Rakyat ala Pengamat Sosial UGM

Liputan6.com, Yogyakarta - Pada Ramadan hingga hari raya Idul Fitri mendatang pemerintah menyiapkan enam bansos yang akan cair, yakni bansos pangan, PKH, BPNT, bantuan miskin ekstrem, bansos BPJS Kesehatan, serta bansos BKKBN. Pengamat Sosial dari UGM Hempri Suyatna menyebut pemberian bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Ramadan hingga hari raya Idul Fitri mendatang.

"Patut kita apresiasi program pemerintah ini karena bisa membantu masyarakat saat Ramadan di mana tidak sedikit masyarakat yang masih kesulitan secara ekonomi akibat dari fluktuasi kebijakan kenaikan BBM, kenaikan harga bahan pokok dan lainnya," paparnya, saat dihubungi Rabu, 29 Maret 2023.

Hempri yang juga Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial FISIPOl UGM ini menyatakan pentingnya validasi data terutama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah harus memperhatikan DTKS ini agar pendistribusian bansos bisa tepat sasaran.

Menurutnya, persoalan DTKS di masyarakat mulai dari NIK yang tidak valid, NIK ganda, orang yang sudah meninggal maupun pindah masih tercantum, hingga ketidaksamaan data antara Dukcapil Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Kemendagri.

"Harapannya DTKS ini sudah tervalidasi sehingga program bisa tepat sasaran. Sebab, banyak kasus ketidaktepatan sasaran berujung pada konflik sehingga perlu dipastikan bahwa DTKS adalah yang benar-benar update," tuturnya.

Ia memiliki opsi bagi pemerintah agar bansos tepat sasaran, yaitu dengan mengirim langsung ke penerima by name by address. Sistem ini menurutnya membutuhkan kontrol dan monitoring yang baik, termasuk pengawasan tender-tender bansos agar tidak salah sasaran.

Hempri menyoroti peran dan sinergi pihak terkait dalam pemberian bansos juga juga enting untuk dijalankan. Misalnya antara Bulog, Dinas Sosial dan Pemerintah desa/kelurahan dan lainnya.

"Validasi, monitoring, serta pendampingan bansos ini harus terus dilakukan sehingga bisa berjalan optimal," tegasnya.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali  pemberian bansos pangan selama 3 bulan. 

"Apakah ini harus  beras terus selama 3 bulan? Mungkin kalau saat ini beras relevan karena sebagian petani belum panen, tapi kalau sudah panen saya kira ini harus dipikirkan kembali pengganti komoditas beras," ujarnya.

Selain menyoroti jenis komoditas pangan, pemerintah sebaiknya memikirkan kembali kualitas dan standar beras yang disalurkan untuk bansos. Berkaca dari pengalaman, banyak beras bantuan yang dijual kembali karena kualitasnya di bawah standar.

"Harus ada standardisasi kualitas sembako yang akan didistribusikan," ujarnya.