Selain Kemenkeu, Bupati Meranti yang Ditangkap KPK Pernah Berseteru dengan Gubernur Riau

Selanjutnya, pada 8 November 2022, Adil kembali mencuri perhatian karena menolak hadir pada acara yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Riau. Padahal saat itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung hadir.

Adil juga tak mengirimkan satu pun wakilnya datang ke acara tersebut. Bahkan, ada kabar yang menyebut bahwa Adil melarang camat untuk hadir ke Pekanbaru.

Pemkab Kepulauan Meranti menyebut aksi Adil merupakan aksi protes terhadap Syamsuar. Protes itu dilayangkan karena M Adil merasa wilayahnya dianaktirikan oleh Syamsuar.

"Itu bentuk protes terhadap kebijakan Pak Gubernur yang menganaktirikan Meranti. Khususnya dalam pembagian anggaran," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Meranti, Yusran.

Yusran menjelaskan, tahun 2022 Pemkab Meranti hanya mendapatkan Rp3,8 miliar dari Pemerintah Provinsi Riau padahal total APBD nya mencapai Rp10 triliun.

Adil sendiri sudah berulang kali bertemu Syamsuar agar ada penambahan tapi hasilnya tidak ada.

Yusran menyatakan permasalahan ini bukan bersifat pribadi. Sikap Adil itu muncul karena selalu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Yusran mengaku bahwa Meranti adalah kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Riau. Namun, tak pernah ada perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Riau.

Sikap Adil itu membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berang. Tito menyatakan seharusnya Muhammad Adil datang ke rapat koordinasi yang dipimpinnya.

Tito sudah meminta Inspektorat Jenderal Tomsi Tohir untuk mengecek kenapa Muhammad Adil tidak datang.

"Mendagri merupakan pembina dan pengawas pemerintah daerah," tegas Tito.

Tito menjelaskan, setiap pejabat harus punya etika dalam pemerintahan. Jika bupati tidak bisa datang dalam rapat yang dipimpin oleh Mendagri, seharusnya ada utusan yang dikirim sebagai perwakilan.

Tito belum menyebut apakah nantinya ada sanksi kepada Bupati Kepulauan Meranti. Bisa jadi akan ada sanksi setelah Inspektur Jenderal mengecek ketidakhadiran Muhammad Adil.

"Nanti kita akan lihat karena kepentingan dia ke Kemendagri cukup banyak," tegas Tito.

Sementara itu, Muhammad Adil saat dihubungi sejumlah wartawan menjelaskan, ketidakhadirannya karena sedang sibuk dengan pembahasan APBD tahun 2023.

Adil bahkan tidak mempermasalahkan jika nantinya akan diperiksa oleh Irjen Kemendagri. Dia pun tak menampik kalau pemerintah kabupaten yang dipimpinnya tidak mengirim perwakilan.

"Semua tak boleh pergi, orang lagi banyak kerja di sini, pembahasan APBD," jelas Adil.

Di sisi lain, pria yang pernah menjadi anggota DPRD Riau itu menambahkan, ketidakhadirannya itu karena kegiatan tersebut merupakan undangan Gubernur Riau Syamsuar.

"Saya tak perlu kasih alasan tak hadir, gubernur yang tahu sendiri itu alasan saya tak pergi," tegasnya.