Muncul Penolakan Pakai Fasum untuk Shalat Id Jumat 21 April, Muhammadiyah: Fasilitas Negara Milik Semua Golongan

Pertemuan PBNU dan Muhammadiyah-Said Aqil Siradj-Haedar Nashir — Ketum PP Muhammadiyah H. Haedar Nashir memberi keterangan di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (23/3). Pertemuan membahas implementasi Islam yang damai dan toleran menuju Indonesia berkeadilan dalam menyongsong tahun politik. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Munculnya penolakan shalat Idul Fitri di sejumlah fasilitas umum pada Jumat 21 April 2023, mengundang komentar Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir. Mengutip laman Muhammadiyah.or.id, Haedar Nashir mengatakan, negara harus hadir menjadi pihak yang adil dan ihsan dalam memandang dan memberikan fasilitas jika terjadi perbedaan waktu Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2023 di Indonesia.

"Lebaran Idul fitri boleh berbeda, tetapi kita bisa bersama merayakan dan melaksanakannya. Kalau besok ada perbedaan itu adalah hal yang lumrah karena ini soal ijtihad, sampai nanti kita bersepakat ada kalender Islam global," katanya.

Haedar juga menegaskan, jangan sampai terjadi rezimentasi agama di tubuh negara ini.

"Kalau misalkan tidak memberi fasilitas yang selama ini digunakan menjadi milik negara untuk yang berbeda seperti besok Muhammadiyah lebaran 21 (April 2023), tidak perlu bikin larangan. Syukur lebih kalau silahkan gunakan, hari ini digunakan Muhammadiyah, besok digunakan tanggal 22," ungkap Haedar.

Haedar berseloroh, penggunaan satu lokasi untuk Salat Ied yang berbeda hari tidak membatalkan salah satu diantara keduanya. Bahkan, lanjut Haedar, lokasi tersebut mendapat keberkahan dua kali lipat karena digunakan untuk Salat Ied dua kali.

Terkait dengan permintaan Muhammadiyah di salah satu daerah untuk izin penggunaan fasilitas negara sebagai tempat Salat Id, Haedar mengatakan itu bukan karena Muhammadiyah tidak memiliki fasilitas sendiri, tapi Muhammadiyah ingin menegaskan bahwa fasilitas negara adalah milik seluruh golongan dan rakyat.

"Biasanya kita juga punya fasilitas-fasilitas, tapi bukan itu. Kami bisa menyelenggarakan di tempat kami. Tapi yang kami inginkan adalah negara, pemerintah dengan segala fasilitasnya itu milik seluruh golongan dan rakyat," kata Haedar.

Terkait pandangannya itu, Muhammadiyah sama sekali tidak menuntut lebih. Mengutip perkataan Presiden Pertama Indonesia, Soekarno dalam Pidato 1 Juni, Haedar menyebut bahwa Indonesia bukan milik satu orang, satu golongan, hanya golongan bangsawan saja, tapi Indonesia milik semua untuk semua.

"Lebih dari itu, mari kita bangun bangsa ini menjadi lebih maju. Kalau persoalan-persoalan tadi itu kan persoalan rumah tangga kita berbangsa dan bernegara, ada dinamikanya tidak perlu didramatisasi," katanya.

Ke depan Haedar Nashir berharap, Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan anugerah kekayaan alam yang melimpah bisa dimanej dengan baik, sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa dalam spirit kemajuan.

2 dari 3 halaman

Perbedaan Menentukan Lebaran

Berdasarkan perhitungan Pusat Astronomi Internasional yang berpusat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah akan jatuh pada Jumat, 21 April 2023. Seperti dikutip dari laman Emirates, hilal Syawal kemungkinan sudah terlihat pada Kamis, 20 April yang bertepatan dengan 29 Ramadhan, namun di beberapa negara di Asia dan Australia kemungkinan sulit melihat hilal di tanggal tersebut.

Negara-negara Islam diperkirakan akan melihat bulan sabit Syawal pada hari Kamis, 20 April. Dalam keadaan seperti itu, sebagian besar negara Islam mungkin mengumumkan Jumat, 21 April sebagai hari pertama Idul Fitri," tulis unggahan Pusat Astronomi Internasional.

Sementara itu, di Indonesia, sesuai dengan keputusan Pusat Astronomi Internasional, 1 Syawal jatuh pada tanggal 21 April juga sudah ditetapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemungkinan akan terjadi perbedaan merayakan Hari Lebaran Idul Fitri di tanah air karena pemerintah Indonesia berpedoman pada kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

Besar kemungkinan jumlah hari Ramadhan berdasarkan kriteria MABIMS ini ada 30 hari, sehingga pemerintah akan menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada Sabtu, 22 April 2023.

Seperti dikutip dari laman Muhammadiyah.or.id, Jumat (14/4/2023), masih terjadinya perbedaan menentukan Lebaran Idul Fitri karena belum adanya kalender Islam global. Menurut Syamsul Anwar, dalam mewujudkan Kalender Islam Global, dibutuhkan prinsip, syarat, dan kriteria (parameter).

Prinsip-prinsip kalender global Hijriah meliputi keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia, penggunaan hisab, kesatuan matlak, globalisasi visibilitas hilal, dan penerimaan Garis Tanggal Internasional. Keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia artinya satu hari satu tanggal di seluruh dunia.

"Syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Kalender Islam Global adalah syarat imkanu rukyat di suatu tempat di muka bumi dan syarat singkronisasi kawasan ujung barat dan ujung timur bumi," katanya.

Terhadap kawasan ujung barat, kalender harus dapat menjaganya agar tidak dipaksa menunda masuk bulan baru dengan alasan menanti kawasan ujung timur padahal hilal sudah terpampang di ufuknya. Sebaliknya kalender tidak pula boleh memaksa kawasan ujung timur bumi memasuki bulan baru pada hal kawasan itu belum mengalami konjungsi.

Selain prinsip dan syarat, diperlukan juga kriteria. Pada Kongres Istanbul Turki 2016, salah satu kriteria Kalender Islam Global yang paling ditekankan adalah seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan di mana bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut.

3 dari 3 halaman

Kalender Islam Global

Saat ini pemerintah Indonesia berpedoman pada kriteria Menteri Agama Brunei Indonesia Malaysia dan Singapura (MABIMS) dalam menetukan hari-hari penting umat Islam. Sebelumnya kriteria penentuan awal bulan yang dipakai pemerintah Indonesia adalah ketinggian 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam. MABIMS bersepakat untuk mengubah kriteria tersebut menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Hal itu didasarkan pada rekor elongasi bulan terdekat sebagaimana yang dilaporkan dalam makalah Mohammad Shawkat Odeh, juga sebagai titik temu bagi pengguna metode rukyat seperti NU dan pengguna metode hisab seperti Muhammadiyah.

Seperti dikutip dari laman Muhammadiyah, kriteria MABIMS ini tidak dapat digunakan dalam konteks global karena ada kesepakatan batasan wilayah keberlakuan. Sebuah Kalender Global tidak mungkin memegangi konsep ikhtilaf al-mathaliʻ (keragaman matlak) sebagaimana yang dipegangi kriteria MABIMS.

Kalender dengan kriteria MABIMS masih memperlihatkan sifal zonal, yaitu zona Asia Tenggara. Akibatnya tidak dapat menyatukan jatuhnya tanggal pada tahun-tahun tertentu. Akan selalu terbuka perbedaan awal bulan, terutama bulan-bulan penting seperti Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah.

Dalam konsepsi Kalender Islam Global, bumi sebagai satu matlak, sehingga apabila suatu kawasan dipermukaan bumi telah terjadi imkanu rukyat, maka itu berlaku juga untuk semua, kawasan di dunia ini tanpa terkecuali.

Konsepsi kesatuan matlak ini secara tidak langsung mengandaikan orang timur wajib mengikuti rukyatnya orang barat untuk melaksanakan puasa Ramadhan, Syawal, Zulhijjah dan ibadah lainnya. Hal ini didasarkan kepada pendapat fikih bahwa rukyat yang terjadi di suatu tempat berlaku untuk seluruh penduduk bumi. Sayangnya, umat Islam belum memiliki kalender Islam Global sebagai sarana tata waktu penentu hari-hari penting umat Islam.