Terbukti Tak Terima Uang Dalam Kasus Korupsi RS Batua, Hakim Koreksi Hukuman Erwin Hatta

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Mahkamah Agung RI telah memutus kasasi yang diajukan oleh salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Batua tahap I Tahun Anggaran 2018, Andi Erwin Hatta Sulolipu.

Putusan Mahkamah Agung untuk perkara Nomor 7349 K/Pid.Sus/2022 dengan hakim ketua Suhadi, dan hakim anggota yang terdiri dari Suharo dan Anshori pada dasarnya menguatkan putusan hakim di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar%q%qqqq. 

Diketahui, pada putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.TPK/2022/PT MKS yang diketuai oleh hakim Sutio Jumagi Akhirno dan hakim anggota masing-masing Mulijanto dan Brmochamad Ilyas menjatuhkan vonis 1 tahun dan 3 bulan penjara pada Andi Erwin Hatta Sulolipu.

Putusan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan putusan majelis hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, di mana berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks, Erwin Hatta dijatuhi pidana selama 2 tahun penjara.

Putusan yang lebih rendah ini didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan kalau Andi Erwin Hatta Sulolipu tidak menerima atau tidak menikmati uang dari proyek pembangunan Puskesmas Batua tahap I tahun anggaran 2018.

"Menimbang, bahwa terdakwa (Andi Erwin Hatta Sulolipu) sama sekali tidak terbukti ada menerima atau menikmati hasil dari tindak korupsi aquo (pada kasus Batua). Maka pidana yang dijatuhkan kepada Andi Erwin Hatta Sulolipu dirasa kurang memenuhi rasa keadilan," demikian amar putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung. 

Masih dalam amar pertimbangan majelis hakim yang mengadili perkara Andi Erwin Hatta, disebutkan kalau majelis hakim di tingkat banding dan dikuatkan oleh majelis hakim di Mahkamah Agung, kemudian mengubah atau melakukan perbaikan terhadap putusan yang dirasa lebih memenuhi rasa keadilan yang preventif, korektif dan edukatif. 

"Pengadilan Tinggi (Makassar) mengubah pidana yang dirasa lebih memenuhi rasa keadilan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif," tulis majelis hakim dalam amar putusannya.