KKP Tegaskan Sanksi Administratif Dikenakan Secara Proporsional dan Adil

Ia melanjutkan, adapun dalam penerapan sanksi di kebijakan PIT merupakan sanksi administratif sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja. Meski begitu, tidak serta merta dikenakan sanksi begitu saja, ada proses pemeriksaan terlebih dahulu.

"Ada tahapan yang diberlakukan dalam pemberian sanksi administratif. Terkait kasus yang sedang ditangani saat ini, dendanya belum ditetapkan, masih proses pemeriksaan. Kapalnya GT-nya besar di atas 150-GT, menangkap tidak sesuai DPI lebih dari 1 bulan, menangkap cumi," jelasnya.

Sebagai informasi, sebagai bagian dari perbaikan tata kelola perikakan nasional yang saat ini sudah diberlakukan yakni penarikan PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan Pascaproduksi. Melalui mekanisme ini PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dibebankan pada setiap volume ikan yang ditangkap pada setiap trip penangkapan ikan setelah kapal melakukan operasi penangkapan ikan.

Selain perbaikan dalam teknis pemungutan PNBP, PNBP Pascaproduksi diorientasikan untuk memperbaiki banyak hal antara lain perbaikan data dan statistik perikanan nasional, perbaikan tata kelola pelabuhan pangkalan, perbaikan tata kelola kapal perikanan, dan lain-lain.

Dalam aturan baru ini ada sejumlah kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi setelah mendapatkan izin menangkap ikan, antara lain dengan kepatuhan dalam penyampaian Laporan Penghitungan Mandiri atas setiap produksi ikan hasil tangkapan dengan akurat sesuai dengan kondisi riilnya.

Dengan demikian, kewajiban pembayaran PNBP sudah atas hasil perhitungan yang akurat. Pelaku usaha juga harus melakukan pencatatan hasil tangkapan dan menyimpan bukti transaksi terkait ikan hasil tangkapan tersebut. Catatan dan Bukti Transaksi agar tersedia dan siap disampaikan saat Tim KKP melakukan verifikasi.

Sesuai Surat Edaran MKP Nomor B.1337/MENKP/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022, Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan harus menggunakan aplikasi penangkapan ikan terukur secara elektronik (e-PIT).

Aplikasi itu antara lain digunakan untuk pengajuan permohonan Standar Laik Operasi, pengajuan permohonan Persetujuan Berlayar di pelabuhan perikanan, pelaporan Log Book Penangkapan Ikan, pengajuan permohonan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, dan menyampaian Laporan Perhitungan Mandiri (LPM). Aplikasi ini pada saatnya juga memfasilitasi pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur secara keseluruhan.