Akun Twitter BEM UI Diduga Kena Retas Usai Kritik Pemerintah

Liputan6.com, Bandung - Akun media sosial Twitter Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) diduga diretas bertepatan setelah unggahan berupa kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang membenarkan kabar tersebut. Ia mengungkapkan dugaan peretasan tersebut tidak akan menyurutkan semangat ataupun membuat gentar.

“Ini tidak akan sedikitpun menyurutkan semangat. Tidak akan sedikitpun membuat gentar. Tidak akan sedikitpun membuat BEM UI ciut dalam bersuara!” kata Melki yang dikutip dari unggahan Instagram Story akun @melkisedekhuang, Selasa (23/5/2023).

Adapun media sosial Twitter milik BEM UI, (@BEMUI_OFFICIAL) mengunggah sebuah cuitan pada Sabtu (20/5/2023). Dalam cuitan tersebut tertulis mengenai Presiden Jokowi yang dimiliki oleh parpol (partai politik), bukan milik rakyat.

“JOKOWI MILIK PARPOL, BUKAN MILIK RAKYAT,” tulis akun @BEMUI_OFFICIAL.

Adapun akun Twitter BEM UI dikabarkan sempat tidak dapat diakses pada Minggu (21/5/2023). Sehingga para anggota BEM UI pun juga tidak dapat melakukan login pada akun mereka.

Pihak BEM UI juga tidak mengetahui peretasan yang terjadi diakibatkan oleh kritikan atau hal lain. Namun, insiden tersebut terjadi setelah BEM UI mengunggah kritikan terhadap Presiden Jokowi yang juga sempat trending di media sosial Twitter.

Unggahan tersebut pun saat ini masih dapat dilihat di media sosial Twitter BEM UI dan telah dilihat oleh 733,6 ribu pengguna. Kolom reply pun juga dipenuhi dengan warganet yang pro dan kontra dengan kritikan dari BEM UI.

2 dari 2 halaman

Respons dari PDIP Mengenai Kritikan BEM UI

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui usai melepas pemudik di Parkiran Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023). (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan mengenai kritikan dari BEM UI tersebut. Ia mengungkapkan jika Presiden Jokowi tidak dapat dipisahkan antara partai dan rakyat karena keduanya adalah satu kesatuan.

“Tidak dapat dipisahkan antara partai dan rakyat. Itu satu kesatuan,” kata Hasto mengutip Antara.

Hasto menjelaskan jika anggota legislatif merupakan perwakilan dari parpol dan parpol merupakan representasi dari rakyat. Menurutnya, anggota legislatif sebagai wakil rakyat dan tidak hanya mewakili daerah pemilihnya saja.

“Namanya DPR RI, berasal dari parpol, baik itu mekanisme pemilihannya, penggemblengannya maupun kaderisasinya, tetapi ketika terpilih, dia menjadi wakil rakyat seluruh Indonesia yang tidak bisa dibedakan atas pembagian dapil,” ujarnya.

Pihaknya juga menjelaskan jika Presiden Jokowi merupakan kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Maka dari itu, ia sudah menjadi milik dari seluruh masyarakat Indonesia dan tidak dibeda-bedakan atas pembagian daerah pemilihannya.

“Dia menjadi wakil seluruh rakyat Indonesia yang tidak bisa dibeda-bedakan atas pembagian daerah pemilihan sehingga sangat jelas maka ini merupakan bagian dari pendidikan politik yang sangat penting bagi rakyat. Jadi, kita tidak pernah memisah-misahkan,” kata Hasto.