Hakim Tolak Keberatan Eks Kepala BPKD Takalar yang Terjerat Korupsi Pasir Laut

Liputan6.com, Makassar - Untuk kesekian kalinya, Pengadilan Tipikor Negeri Makassar kembali menolak seluruh keberatan atau eksepsi para pejabat yang terjerat dalam perkara dugaan korupsi di daerahnya. 

Kali ini menolak eksepsi mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar, Gazali Machmud yang berstatus terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan penetapan harga penjualan pasir laut di Perairan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020.

Abdul Rahman Karim selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Makassar yang menyidangkan perkara tersebut, dalam putusan sela yang dibacakannya di persidangan Selasa (30/5/2023) menyatakan, menolak seluruh keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa, Gazali Mahmud dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

"Betul tadi putusan selanya sudah dibacakan dan menolak seluruh keberatan terdakwa," ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) Soetarmi.

Adapun agenda persidangan nantinya, kata dia, memasuki pemeriksaan saksi-saksi atau tepatnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan saksi-saksi pada persidangan.

"Sidang berikutnya tepatnya 5 Juni 2023, agendanya pemeriksaan saksi-saksi," tutur Soetarmi.

Diketahui, dalam dakwaannya, Penuntut Umum menyatakan terdakwa Gazali Machmud diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan penetapan harga penjualan pasir laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020 dan telah merugikan negara/ daerah senilai Rp7.061.343.713.

Di mana atas perbuatannya tersebut, ia didakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.