Tekan Angka Kemiskinan, Kepala BSKDN Minta Daerah untuk Terus Berinovasi

Liputan6.com, Sorong - Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan per September 2022 jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 26,36 juta jiwa dengan presentase 9,57 persen. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan penduduk miskin mencapai 26,5 juta jiwa dengan presentase 9,71 persen.

Kendati demikian, pemerintah perlu terus berupaya menekan angka kemiskinan khususnya di daerah dengan persentase penduduk miskin terbesar seperti di wilayah Papua. Sejalan dengan itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memacu daerah untuk menyelesaikan kemiskinan dengan memperbaiki basis data dan terus berinovasi.

"Bagaimana kita mencoba meningkatkan iklim inovasi di suatu wilayah, kita harus menemukan musuh bersama kita itu apa? Sehingga dari sana setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan kegiatan yang ada bisa mencoba menginisiasi inovasi lebih beragam lagi," ungkapnya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2023 Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya di Sorong pada Kamis, (8/6/2023).

Dia melanjutkan, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 10,28 persen menjadi 9,43 persen di tahun 2022. Hal yang sama dialami oleh Provinsi Papua Barat Daya angka kemiskinan ekstremnya juga mengalami penurunan dari 9,05 persen menjadi 7,37 persen.

"Kabupaten Sorong merupakan salah satu wilayah dengan angka kemiskinan ekstremnya yang menurun pada tahun 2021 dari 14,86 menjadi 12,09 persen pada tahun 2022," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto mengimbau baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat maupun Papua Barat Daya agar terus meningkatkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang melakukan kerja-kerja riset dan penyajian informasi. Pasalnya hasil riset tersebut dapat direkomendasikan kepada pimpinan guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai fakta di lapangan.

"Guna mendukung ekosistem pengetahuan dan inovasi dapat berjalan optimal, kita perlu meningkatkan kapasitas perangkat daerah. Sehingga inovasi ini bisa menjadi usaha yang menyeluruh dan sistemik dari hulu ke hilir, untuk mengatasi masalah di berbagai sektor termasuk yang berkaitan dengan angka kemiskinan," pungkasnya.