Demo di Ponpes Al-Zaytun Berlangsung Ricuh, Massa dan Polisi Saling Dorong

Demo Al-Zaytun — Ribuan massa yang datang dari gabungan elemen ormas di Indramayu mendatangi Ponpes Al-Zaytun, Kamis (22/6/2023). (Liputan6.com/ Dok Ist)

Liputan6.com, Indramayu - Ribuan massa yang datang dari gabungan elemen ormas di Indramayu mendatangi Ponpes Al-Zaytun, Kamis (22/6/2023). Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan pendukung Panji Gumilang di samping selatan pintu masuk utama pondok pesantren Al-Zaytun.

Pantauan di lapangan, mobil komando aksi massa sempat merangsek menerobos barikade yang sudah dibuat polisi. Imbasnya terjadi aksi saling dorong antara massa dan barikade polisi. Massa menuntut pimpinan Ponpes Al-Zaytun untuk keluar dan menemui mereka, jika tidak bisa maka mereka yang akan memaksa masuk.

Polres Indramayu sendiri telah mengerahkan 1.200 personelnya untuk berjaga di lokasi. Pihak kepolisian juga sudah memecah konsentrasi massa agar tidak terjadi gesekan yang meluas antara pendemo dan pihak ponpes Al-Zaytun.

Setidaknya ada 6 tuntuan yang dibawa para pendemo, yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, antara lain usut dugaam aliran sesat yang ada di dalam lingkungan ponpes, usut perizinan ponpes, usut sumber dana ponpes, periksa lahan pemerintah yang digunakan ponpes Al-Zaytun, bubarkan ponpes yang diduga terafiliasi NII, dan tegakkan supremasi hukum terkait adanya dugaan pelecehan seksual di lingkunga ponpes Al-Zaytun.

Sebelumnya Forum Solidaritas Dharma Ayu (FSDA) dalam selebarannya menyebut akan membawa lebih dari 10.000 massa, sebagai jawaban dari tantangan Panji Gumilang.

"Pamflet yang menyatakan tantangan pada saat aksi damai Forum Indramayu Menggugat (FIM) yang secara tidak langsung menantang masyarakat Indramayu serta kaum muslim secara keseluruhan," tulis selebaran FSDA yang tersebar di media sosial, Rabu (21/6/2023).

"Tangkap Panji Gumilang dan musnahkan Al-Zaytun. Ungkap sumber dana Al-Zaytun," tulis selebaran itu lagi.

Sementara itu, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat sendiri telah menyatakan bahwa Ma'had Al-Zaytun menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.

Salah satunya adalah soal hukum menyanyikan lagu Havenu shalom alachem, mengingat secara historis lirik tersebut kental dengan agama Yahudi, baik dari segi kemunculan dan penggunaannya.

Hasil keputusan LBMNU Jawa Barat menegaskan, hukum menyanyikan lagu tersebut haram, karena menyerupai dan mensyiarkan tradisi agama lain.

"Selain itu mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi hilangnya konstitusi syariat perihal fiqih 'mengucapkan salam' kepada nonmuslim," katanya dikutip dari laman NU Jabar, Senin (19/6/2023).

2 dari 3 halaman

Banyak Penyimpangan di Dalam Ponpes Al-Zaytun

Poin lainnya yang juga menjadi perhatian adalah, penafsiran Al-Qur'an secara serampangan. Istidlal pihak Al-Zaytun tidak memenuhi metodologi penafsiran ayat secara ilmiah, baik secara dalil yang digunakan ataupun madlul (makna yang dikehendaki).

Pandangan penyimpangan tersebut dilihat dari Istidlal pihak Al-Zaytun dalam pelaksanaan salat berjarak yang berdasarkan kepada QS Al Mujadalah ayat 11 apakah dapat dikategorikan menyimpang dari ajaran Aswaja.

LBMNU berpandangan bahwa penyimpangan istidlal al Zaytun dalam konteks ini karena beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, makna “Tafassahu” dalam ayat bukan memerintahkan untuk menjaga jarak dalam barisan salat, namun merenggangkan tempat untuk mempersilahkan orang lain menempati majlis agar kebagian tempat duduk.

Kedua, bertentangan dengan hadits shahih yang secara tegas menganjurkan merapatkan barisan salat.

Ketiga, bertentangan dengan ijma ulama perihal anjuran merapatkan barisan salat.

Kemudian, dalih ikut kepada madzhab Bung Karno yang diungkapkan oleh Panji Gumilang terkait penempatan posisi perempuan dan nonmuslim di antara jemaah salat yang mayoritas laki-laki sudah sesuai dengan tutunan beribadah Aswaja.

"Tidak sesuai dengan tuntunan beribadah Aswaja dan statemen Bapak Panji Gumilang perihal di atas hukumnya haram," tulisnya.

LBM PWNU jabar juga menyebutkan, ketidaksesuaian tersebut dijelaskan dari beberapa hal berikut, antara lain: menyandarkan argumen fiqh tidak kepada ahli fiqh yang kredibel, menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat bahwa formasi barisan salat seperti di atas merupakan hal yang disyariatkan (Syar’u ma lam yusyro’).

3 dari 3 halaman

Gubernur Jabar Angkat Bicara

Untuk mengungkap permasalahan pro dan kontra terkait keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Gubernur Jabar Ridwan Kamil membentuk tim investigasi yang bertugas mencari tahu kebenaran isu-isu yang berhembus di masyarakat soal Ponpes Al-Zaytun.

Ridwan Kamil mengatakan, tim invesgtigasi itu terdiri dari unsur pendidikannya, aparat penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dia memastikan tim itu bekerja dengan berhati-hati, berkeadilan, dan terkonfirmasi.

"Nanti kita lihat hasilnya. Kalau nanti hasilnya ternyata ada pelanggaran pelanggaran secara fiqih, syariat, dan lain sebagainya juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi, norma hukum yang ada di Indonesia, dan tindakan tindakan lain bisa disimpulkan," kata Ridwan Kamil.

Kang Emil juga menjelaskan, tim investigasi itu akan bekerja terhitung mulai hari ini Selasa (20/6/2023), selama tujuh hari ke depan.

Tim nantinya akan menghasilkan dua poin, yakni merespon keresahan yang ada di masyarakat, dan mengumpulkan data beserta fakta yang lengkap terkait Al-Zaytun.

Untuk itu, Kang Emil pun meminta pihak Ponpes Al-Zaytun bersikap kooperatif dengan menerima kehadiran tim investigasi itu. Pasalnya, beberapa kali Ponpes Al-Zaytun itu menolak pihak-pihak yang ingin melakukan konfirmasi.

"Yang terpenting dari kacamata pemerintah provinsi Jawa Barat kami harus menyelamatkan 5.000-an siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum tentunya akan ada sebuah upaya yang terukur," kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan pihaknya masih belum bisa mengambil keputusan atau tindakan apapun karena akan menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan tim investigasi itu.

"Kami tidak mau melakukan keputusan secara emosional, tanpa ada tabayun atau verifikasi dulu," katanya.