Mengawal Kepemimpinan Indonesia di ASEAN, Dorong Praktik Bisnis Inklusif dan Bertanggung Jawab

Iwan Misthohizzaman, Direktur Eksekutif INFID. (Liputan6.com/ ist)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia menjadi pimpinan dalam ASEAN 2023 dengan tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth harus mampu mewujudkan ASEAN sebagai rumah bagi bisnis yang inklusif dan bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, sebagai upaya mendorong hadirnya kebijakan bisnis yang inklusif, INFID menggelar Pertemuan Nasional Bisnis dan HAM pada 6-7 Juli 2023 Jakarta dengan mengangkat tema 'Mendorong Proses Bisnis Inklusif dan Bertanggung Jawab dalam Mewujudkan ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan'.

INFID bersama masyarakat sipil dan komunitas yang tergabung dalam program GRAISEA (Gender Transformative and Responsible Business Investment in Southeast Asia) fase kedua secara khusus mendorong promosi dan pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab dan investasi pengembangan perempuan dengan pendekatan transformatif gender di Asia Tenggara.

Program ini secara simultan telah melakukan sejumlah kerja nyata, seperti penguatan kapasitas UKM, penguatan sektor privat agar dapat mengembangkan bisnis yang lebih inklusif, bertanggung jawab, dan tangguh, serta mendorong kebijakan nasional dan regional agar menetapkan kerangka kebijakan yang mendorong adopsi model bisnis yang inklusif dan bertanggung jawab.

"Di tingkat nasional misalnya, INFID dan teman-teman masyarakat sipil mendorong pemerintah untuk memasukkan poin pemberdayaan ekonomi perempuan ke dalam strategi nasional bisnis dan HAM (STRANAS BHAM) yang telah masuk program penyusunan perpres tahun 2023 sebagaimana disebut dalam Keppres No 26 Tahun 2022," kata Direktur Eksekutif INFID, dalam sambutannya, Iwan Misthohizzaman,

Secara global, Indonesia sudah menyetujui sejumlah instrumen dan panduan internasional. Seperti Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs on BHR) yang dikeluarkan oleh Dewan Sidang HAM PBB tahun 2011. Selain itu juga ASEAN Inclusive Business Framework (AIBF) 2017, serta Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN yang diterbitkan oleh ASEAN pada 2020.

Meski demikian, praktik korporasi di Indonesia nyatanya masih rentan dari pelanggaran HAM dan belum inklusif terhadap hak pekerja perempuan. Catatan Komnas HAM pada 2021 menempatkan korporasi pada urutan kedua pihak paling banyak mendapatkan laporan pelanggaran HAM.

Terdapat sejumlah upaya yang selama ini telah dilakukan INFID bersama CSO lainnya yang tergabung dalam GRAISEA2 untuk mendorong secara nasional dan regional rantai nilai bisnis yang transformatif gender dan inklusif.

Kalyanamitra misalnya, telah melakukan advokasi agenda keadilan ekonomi dalam perspektif feminis atau Feminist Economic Justice Agenda (FEJA) di tingkat ASEAN dan nasional.

Wakil Ketua Keorganisasian Kalyanamitra, Rena Herdiyani mengatakan ipaya tersebut dilakukan bersama jaringan Weaving Women’s Voices in Southeast Asia (WEAVE), sebuah jaringan regional yang melakukan advokasi hak perempuan di ASEAN.

Ia menyampaikan suara dan pengalaman perempuan dengan beragam konteks sangat penting menjadi rujukan dalam pembuatan kebijakan.

2 dari 2 halaman

Suara dan Peran Perempuan

Sementara Direktur Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK), Emmy mengatakan pihaknya mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha kecil dan menengah (UKM).

"Usaha budidaya perikanan di Indonesia memiliki produksi yang tinggi dan potensi besar di masa depan. Sayangnya, di tengah potensi ekonomi tersebut, perempuan nelayan masih menghadapi kendala dalam hal pengakuan hingga sulit mendapat akses minim terhadap program pemerintah," jelasnya.

Oleh karena itu, ASEAN harus menciptakan ruang aman dan membangun sistem yang inklusif bagi kelompok perempuan marjinal. Hal ini merupakan langkah krusial agar mereka dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pembuatan kebijakan dan menciptakan peluang ekonomi yang setara bagi perempuan dan anak perempuan.

Bersamaan dengan momentum jelang KTT ASEAN ke-43 pada September 2023 mendatang, INFID mendesak Indonesia sebagai ketua agar mampu mewujudkan bisnis inklusif secara nasional dan regional sebagai pencapaian tema keketuaan Indonesia, yaitu ASEAN sebagai ‘Epicentrum of Growth’ atau pusat pertumbuhan.

Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Ketua dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM dan memimpin pembuatan Strategi Nasional Bisnis dan HAM mengungkapkan saat ini pemerintah tengah berupaya mendorong pengesahannya.

Koordinator Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat Kerja Sama HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Sofia Alatas mengatakan terkait Stranas BHAM terdapat rencana aksi terkait perikanan, gender, UKM, dan lingkungan di dalam Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

"Isu hak anak dan hak kelompok disabilitas juga masuk dalam perhatian jika Stranas BHAM ini sah, Kemenkumham mendorong adanya peran pemerintah lokal untuk memastikan bisnis inklusif di daerah masing-masing," katanya.

Wapres Ma'ruf Amin Bersama Para Petinggi Negara Hadiri KTT ASEAN Laos