Terungkap, Warga Lebak Dikirim ke Suriah Sebagai TKW Saat Perang Meletus

Tiba di negara konflik, korban SN bekerja di majikan pertama hanya beberapa hari, kemudian berganti majikan lainnya. Selama bekerja di Suriah, rasa takut setiap hari di rasakan SN. Karena mendapatkan perlakuan kasar, tidak menerima upah sesuai yang dijanjikan, serta selalu mendengar suara tembakan maupun ledakan bom. Bahkan demi menghindari peperangan, SN bersama keluarga majikannya, mengungsi ke pegunungan yang dirasa lebih aman. 

Hingga akhirnya pada 2021 korban SN bisa pulang ke Indonesia dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Namun rasa trauma masih menghantui SN. 

"Kami bersama pemda dan instansi terkait mendampingi korban. Korban sendiri trauma dan ketakuan untuk melaporkan. Setelah ramai pemberitaan tentang TPPO, korban akhirnya memberanikan diri melapor," ujar AKP Andi Kurniady, Kasatreskrim Polres Lebak, Senin (24/07/2023). 

Hal yang mengagetkan adalah, pengiriman TKI sudah dilakukan tersangka SP sejak 2016. Dia ditangkap di rumahnya yang berlokasi di Desa Sumber Waras, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, pada Minggu 11 Juni 2023. Dia mendapatkan upah Rp 6 juta dari setiap orang yang berhasil diberangkatkan. 

Kemudian penyalur tenaga kerja berinisial AD, sudah memberangkatkan TKI ke luar negeri, khususnya negara Timur Tengah, sejak era tahun 1990-an. Satreskrim Polres Lebak yang mendatangi lokasi penampungan di Cililitan, Jakarta Timur, sudah kosong dan terkunci. Hingga mendapatkan informasi pelaku sudah pulang ke kampung halamannya di Grobogan, Jawa Tengah. 

Bekerja sama dengan Polres Grobogan, pelaku AD berhasil ditangkap dan dikirim ke Polres Lebak, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

Para pelaku dikenakan Pasal 2 atau pasal 4 atau pasal 10 Undang-undang (UU) nomor 21 Tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta. 

"Kemudian Pasal 69 juncto 81 Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar," jelasnya.