Sidang Peninjauan Kembali Moeldoko Bergulir, Demokrat Sumut Meyakini Masih Ada Keadilan

Disebutkan Lokot, dengan adanya permasalahan hukum ini, dia mempersilakan saja Moeldoko mengajukan PK. Sebab, usulan PK bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia.

"Tapi ada keanehan di sini, warga negara Indonesia benar, tetapi dia tidak punya KTA. Dia tidak punya hak sedikitpun terhadap partai ini, dia tidak pernah berjuang bersama partai ini," sebutnya.

"Dia tidak pernah jatuh bangun bersama partai ini, lalu tiba-tiba dia mengajukan PK seolah-olah partai ini adalah miliknya, apakah dia yang melahirkan, apakah dia yang memperjuangkan," sambungnya.

Lokot menyampaikan, kepada para majelis hakim yang akan menyidangkan, pihaknya memohon perlindungan hukum. Karena sampai waktunya nanti tidak ada lagi keadilan di negeri ini, Lokot menilai bukan hanya kader Partai Demokrat.

"Tapi seluruh anak bangsa akan bergerak bersama untuk menuntut keadilan ke jalanan," tegas.

Lokot berkeyakinan, PK Moeldoko ini digulirkan untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Sebab tanpa Demokrat nanti, NasDem dan PKS tak akan bisa mengajukan calon presiden karena terbentur dengan PT 20 persen.

"Kalau bukan karena ini, apalagi? Karena hari ini sosok Anies Baswedan tidak diinginkan rezim hari ini," tandasnya.