Perjuangan 11 Tahun, 15 Hutan Adat di Gunung Mas Akhirnya Ditetapkan

Namun, meskipun baru sebagian kecil wilayah yang disahkan sebagai hutan adat, pengakuan ini dianggap sebagai langkah awal yang penting. Pengakuan dari pemerintah tidak akan bermakna kuat tanpa dukungan dan keterlibatan langsung dari masyarakat adat sendiri.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, mengatakan, langkah ini adalah pencapaian positif dalam merayakan Hari Masyarakat Adat Sedunia. Selain itu, penetapan hutan adat diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal, serta menjaga kearifan lokal di tengah arus globalisasi dan modernisasi.

"Momentum penetapan 15 Hutan Adat di Gunung Mas ini merupakan salah satu capaian positif dalam rangka memperingati perayaan hari Masyarakat Adat Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Agustus," kata Alue Dohong.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto mengatakan, penetapan hutan adat itu merupakan bentuk kerja sama banyak pihak, antara lain tim terpadu KLHK dan sejumlah kementerian terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan lembaga pendamping lainnya.

Kerja sama itu, lanjut Supriyanto, dimulai sejak 10 Februari 2023 sampai penyerahan salinan SK. Tim terpadu dimaksud bekerja berdasarkan arahan Menteri LHK, Wakil Menteri LHK, dan supervisi dari Direktur Jenderal PSKL.

”Berbagai upaya untuk pengakuan MHA dan penetapan hutan adat itu terus kami lakukan,” kata Supriyanto.