DPR Dorong Revisi UU Migas Rampung Periode 2019-2024

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mendorong agar Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), segera rampung pada 2023 ini. 

"Revisi UU Migas ini sudah lebih dari sepuluh tahun belum disahkan. Untuk itu pembahasan revisi UU Migas harus segera dipercepat dan rampung tahun 2023 ini. Agar tercipta kepastian hukum dalam tata kelola dan meningkatkan investasi di sektor migas," katanya menurut keterangan tertulis, Jumat (11/8/2023).

Menurut Gunhar, revisi UU Migas semakin mendesak di tengah tren penurunan produksi dan ketergantungan impor minyak, serta transisi energi.

"Mengingat kepastian regulasi penting sebagai daya tarik investasi, termasuk kejelasan badan yang mengelola kegiatan usaha hulu migas yang selama ini dipegang SKK Migas," katanya.

Gunhar menambahkan, keberadaan revisi UU Migas itu nanti akan mengatur dengan jelas terkait kelembagaan SKK Migas, yang selama ini hanya mengacu pada Perpres.

"Belum adanya kejelasan mengenai dasar hukum SKK Migas, tentu akan membuat banyak investor di sektor hulu migas bertanya-tanya dan ragu," katanya.