Polisi Sebut Perusakan Gereja di Batam Konflik Lahan Bukan SARA

Liputan6.com, Batam - Video perusakan gereja oleh sekolompok warga di Kavling Bida Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Batam yang terjadi pada Rabu (9/8/2023) beredar di media sosial.

Terkait penyelesaian peristiwa tersebut, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N mengatakan, pihaknya telah melakukan mediasi. Pihak-pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan sebagai titik terang dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

"Ada 4 poin kesepakatan kedua belahpihak sama-sama untuk menjaga stabilitas yang ada di kota Batam, " ucap Kombes Pol. Tri Nugroho Setelah Melakukan Pertemuan bersama di Mako Polres Berelang, Jumat Sore (10/8/2023).

Salah satu poin penting dari kesepakatan tersebut adalah penegasan bahwa peristiwa perusakan bangunan yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 2023 bukanlah akibat konflik antarumat beragama maupun masalah intoleransi, tapi murni perihal legalitas lahan dan aturan Pendirian Rumah Ibadah sesuai Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Lebih lanjut, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah Kota Batam usai insiden perusakan gereja GUPDI di Nongsa

Tentang proses hukum yang tengah berjalan terkait kasus ini, para pihak juga telah mencapai kesepakatan. Mereka setuju untuk tetap menghargai dan menghormati jalannya proses hukum yang sedang berjalan di Polda Kepri.

Selain itu, demi menjaga situasi tetap tenang, kedua belah pihak telah menyepakati untuk menghentikan sementara proses pembangunan tempat ibadah tersebut selama izin resmi untuk pembangunan belum diterbitkan.

"Situasi dalam audiensi/mediasi tersebut dinyatakan dalam keadaan aman dan terkendali. Ini mengindikasikan bahwa pertemuan tersebut berlangsung tanpa insiden yang merugikan pihak manapun," ucap Nugroho.

Kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan mediasi menunjukkan semangat kedamaian dan toleransi dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan berbagai pihak.

Diharapkan bahwa langkah-langkah konstruktif ini akan terus berlanjut untuk memperkuat kerukunan dan menciptakan lingkungan yang harmonis serta kondusif di Kota Batam.

Di tempat yang sama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Batam, Chabullah Wibisono untuk penyelesaian terkait permasalahan tersebut telah mengusulkan Tim FPR (Forum Penataan Ruang) lembaga terkait untuk setiap Fasilitas Umum (Fasum) sudah ditetapkan peruntukannya.

"Untuk rumah ibadah (sudah ada peraturannya) berdasarkan Rasio penduduknya sudah ada di dinas pendudukan, ini mayoritas muslim mesjid, ini mayoritas Kristen Gereja jadi nggak jadi rebuta," katanya

Terkait hasil pertemuan, Chabullah menyebutkan kedua belah pihak menerima dan sepakat berdamai kemudian untuk pembangunannya Rumah Ibadah akan dihentikan sementra sambil menunggu izin dan pemenuhan unsur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 tahun 2006.