Wagub Jabar Sebut Edukasi Ekonomi Syariah Perlu Ditingkatkan

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengingatkan masyarakat Garut, termasuk Jawa Barat untuk tetap mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, termasuk menjaga protokol kesehatan (Prokes), di tengah persiapan mudik nasional lebaran 2022. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menyebut edukasi ekonomi syariah perlu ditingkatkan lebih cepat.

Pasalnya kata Ulum, bertransaksi dengan ekonomi syariah dinilai lebih berkah. Mengingat dari sekitar 50 juta penduduk Jawa Barat, 97 persen masyarakatnya muslim.

Menurut Ulum, Provinsi Jawa Barat juga memiliki keunggulan yang dapat menjadi peluang pengembangan ekonomi syariah.

"Keunggulan itu seperti memiliki kantor cabang bank syariah terbanyak di Indonesia, berada di peringkat enam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019, menjadi kiblat fesyen muslim di Indonesia, serta menjadi daerah utama pengembangan sektor halal yang mencakup makanan, pariwisata dan fesyen," ujar Ulum dalam siaran persnya, Bandung, Sabtu, 12 Agustus 2023.

Uu Ruzhanul Ulummenuturkan ekonomi syariah lebih menguntungkan bagi semua pihak, karena merupakan sistem ekonomi tengah-tengah antara ekonomi liberal dan sosialis dan kapitalis.

Untuk itu, Ulum mengajak masyarakat untuk mulai mempelajari tentang keunggulan berekonomi dengan sistem syariah, serta mulai beralih ke ekonomi syariah.

Menurutnya, ini merupakan salah satu peluang yang diberikan oleh negara untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

"Mari kita beralih kepada ekonomi syariah supaya lebih barokah. Mumpung negara memberikan keleluasaan bermuamalah di bidang syariah," kata Ulum.

Ulum menjelaskan, edukasi dan literasi keuangan inklusif memiliki peran yang sangat penting dalam membangun fondasi kuat bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Fokus pada pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan, akses terhadap produk dan layanan keuangan yang terjangkau, serta pengembangan keterampilan kewirausahaan.

Literasi dan edukasi kepada masyarakat ini, menjadi salah satu peran aktif dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Ulum mengimbau agar TPAKD melibatkan para kiai dan ulama dalam menyampaikan ilmu-ilmu ekonomi syariah kepada masyarakat.

"Mungkin selama ini TPAKD belum bergerak dengan baik, sehingga ekonomi syariah tidak bisa berjalan seperti yang diinginkan. Inilah mengapa ada rakor inklusi, tapi inklusi ini tidak bisa berdiri sendirian. Harus ada literasi dan edukasi," tukas Ulum.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan 2022, indeks literasi keuangan provinsi Jabar sebesar 56,10 persen, naik dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 37,43 persen.

Sementara, indeks inklusi keuangan tahun 2022 sebesar 88,31 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya di tahun 2019 yaitu sebesar 88,48 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa jarak antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 51,05 persen di tahun 2019 menjadi 32,21 persen di tahun 2022.

"Nah, TPAKD ini yang harus memberikan peluang dan pengertian kepada masyarakat. Saya minta, libatkan para kiai dan ulama. Silakan sampaikan dengan lisan para kiai dan ulama, insyaallah ekonomi masyarakat akan semakin maju dan hebat," ungkap Ulum.