Rekomendasi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas KEK Mandalika

Liputan6.com, Jakarta - Terlepas dari kemajuan yang telah diupayakan, Indonesia masih menghadapi salah satu tantangan utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada 2030, yaitu masalah kesenjangan pembiayaan, termasuk dalam proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Proyek pembangunan ini menggunakan skema Blended Finance atau pembiayaan campuran publik-swasta yang dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kesenjangan pembiayaan TPB, dan telah menjadi arus utama dalam strategi dan kebijakan pembiayaan pembangunan.

Namun, penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan KEK Mandalika belum akuntabel karena masih meninggalkan masyarakat terdampak proyek di belakang dan menimbulkan kerugian signifikan terhadap berbagai tujuan TPB.

Temuan ini terungkap dalam Kertas Kebijakan dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang diterbitkan dalam kemitraan bersama Green Network Asia berjudul 'Perbaikan Penerapan Blended Finance dalam Proyek Pembangunan untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 Menuju Visi Indonesia 2045: Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika'.

Temuan penelitian dalam kertas kebijakan tersebut didasarkan pada perspektif dan pengalaman masyarakat terdampak proyek pembangunan KEK Mandalika dan organisasi masyarakat sipil yang menunjukkan masih banyaknya masalah sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dalam proyek pembangunan KEK Mandalika, antara lain, masalah sosial mengenai pemiskinan, kerawanan pangan, kesejahteraan mental, putus sekolah, dan ketimpangan gender.

Kemudian masalah ekonomi soal energi tidak terjangkau, minim pelatihan, hilangnya kemandirian, kesenjangan sosial, politik, dan ekonomi, dan kemitraan yang tidak efektif. Lalu masalah lingkungan tentang ketersediaan air dan sanitasi, masyarakat tidak lagi dapat mempraktikkan tradisi kebudayaan, tidak ada laporan keberlanjutan, hilangnya akses ke laut dan lahan pertanian, dan pengerukan bukit-bukit.

Selanjutnya masalah hukum dan tata kelola: tidak ada transparansi dan akuntabilitas tata kelola, termasuk tata kelola keuangan.

"Transparansi dan akuntabilitas pembiayaan KEK Mandalika masih sangat lemah dan perlu ditingkatkan. Transparansi penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan KEK Mandalika sangat penting untuk memastikan akuntabilitas sumber-sumber pembiayaan, termasuk kredibilitas anggaran," kata Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).

Organisasi Masyarakat Sipil mendorong peningkatan akuntabilitas penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan melalui pemantauan dan evaluasi menyeluruh serta perbaikan-perbaikan mendasar oleh semua pemangku kepentingan.

Infid Research Fellow dan Founder Green Network Asia yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan kertas kebijakan ini, Marlis Afridah mengatakan penting bagi semua pemangku kepentingan untuk menegakkan prinsip-prinsip TPB seperti pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

"Prinsip-prinsip Bisnis dan HAM, dan prinsip-prinsip Blended Finance dalam proyek pembangunan untuk memastikan standar kualitas yang tinggi dan akuntabilitas, sehingga proyek pembangunan bisa efektif mempercepat pencapaian TPB di Indonesia menuju Visi Indonesia 2045," jelasnya.