Saat Sebuah Desa Berjuang Pertahankan Hutannya, Malah Ada Perambahan Secara Masif

Lebih jauh Saleh bersama masyarakat desa menelusuri pembukaan lahan tersebut. Mereka menemukan beberapa titik yang diketahui untuk pengambilan sampel. Mereka juga menemukan satu alat berat namun tidak ada operatornya.

Indikasi awal yang bisa diambil oleh Pemerintah Desa Semuntai adalah adanya dugaan rencana aktivitas pertambangan. Belum dieketahui jenis pertambangan yang hendak digarap. Namun yang pasti, luasan hutan yang dibabat sudah sangat luas.

“Kalau ada unsur pertambangan, kemungkinan besarnya ada. Karena SDA-nya nikel dan mungkin saja emas,” ujarnya.

Pemerintah Desa Semuntai kemudian meminta tidak ada aktivitas lanjutan apapun sampai ada musyawarah dengan masyarakat.

“Tadi disampaikan kita harus menjaga hutan, kok hutan kita dirusak,” kata Saleh dengan nada tegas.

Upaya pelaporan terkait itu sudah dilakukan termasuk ke pemerintah daerah. Namun dengan kehadiran Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor), Saleh berharap semua semakin mudah dilaporkan.

Kanal SP4N-Lapor menjadi angin segar bagi warganya untuk melaporkan perambahan hutan. Selain memiliki hutan sosial yang sudah dikelola Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), masih ada kawasan hutan lainnya yang harus dijaga bersama-sama.

“Kalau tidak diawasi, bisa saja ada hutan yang tiba-tiba berubah jadi aktivitas tertentu. Warga kami sangat menjaga hutan karena terkait sumber daya air,” kata Saleh.

Terkait kanal laporan SP4N-Lapor, Saleh sangat mengapresiasi karena memudahkan pelaporan. Menurutnya selama ini ada kesulitan dalam pelaporan karena lintas instansi.

“Kanal ini sangat menarik  dan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah yang bisa dimanfaatkan masyarakat di desa kami untuk menampung aspirasi apa saja yang terjadi lingkungannya,” paparnya.

Kanal laporan yang juga berbentuk aplikasi ini bagi Pemerintah Desa Samuntai juga bisa dijadikan bahan referensi kebijakan. Sebab, laporan yang disampaikan masyarakat lewat kanal itu pasti juga disampaikan ke pemerintah desa agar penanganan dilakukan secara holistik.

Menurut Sub Koordinator Seksi Pelayanan Publik Diskominfo Kaltim, Andi Abd Razaq, Desa Samuntai menjadi salah satu desa yang masih memiliki hutan dan dijaga secara bersama-sama. Desa ini kini sudah menetapkan 939 hektar sebagai hutan sosial.

Pemprov Kaltim mendapatkan dana karbon melalui program Forest Carbon Partnership Facility - Carbon Fund. Pendanaan ini merupakan bentuk apreasiasi terhadap usaha pemerintah dan masyarakat di Kaltim dalam menjaga hutan, mengurangi laju deforestasi, dan masuk dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah.

Diskominfo Kaltim yang menjadi salah satu instansi penerima dana tersebut kemudian mengalokasikan untuk kegiatan sosialisasi sistem pelaporan pelayanan pengaduan publik yakni SP4N-Lapor. Kanal ini diharapkan bisa menjangkau masyarakat Indonesia di manapun berada terkait pelayanan publik, termasuk pengaduan ancaman bencana ekologis.

Harapannya, masyarakat desa bisa melaporkan langsung peristiwa yang menyangkut kerusakan lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya. Cukup lewat aplikasi, warga bisa mengadukan dan tentu saja segera direspon oleh instansi terkait.

“Fungsi sosialiasi SP4N-Lapor dari dana karbon tadi kita manfaatkan untuk mengenalkan ke publik pedesaan agar kanal ini familiar ke masyarakat desa,” kata Andi.