KPK Respons Pernyataan Prabowo soal Uang Serangan Fajar: Itu Tindakan Koruptif!

Sebelumhya pada 14 Juli 2023, KPK secara resmi telah meluncurkan kampanye "Hajar Serangan Fajar" untuk mengajak masyarakat menolak, menghindari, dan membentengi diri dari godaan politik uang dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilu Serentak 2024.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pesta demokrasi adalah hajatan milik rakyat. Melalui Pemilu 2024, lanjut Firli, masyarakat akan memilih dan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan.

Pemimpin yang terpilih dari pesta demokrasi itu merupakan representasi dari harapan rakyat akan sebuah perubahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi segenap anak bangsa.

Sementara itu, kajian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyebutkan bahwa praktik politik uang telah menjadi budaya dan mengonstruksi proses demokrasi.

Akibatnya, biaya politik jadi membengkak dan membentuk celah rawan bagi para calon peserta pemilu untuk bermain "kotor" dengan mencari sumber dana ilegal.

Kemudian, hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait Pemilu 2019 mencatat bahwa 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang dan 46,7 persen di antaranya menyebut bahwa politik uang adalah hal wajar.

Fakta tersebut sangat ironis karena jika sosok yang dipilih tidak berintegritas, maka bisa dipastikan kebijakan yang akan diambil kelak jauh dari harapan masyarakat.

Selanjutnya, hasil kajian KPK terkait politik uang menjelaskan bahwa sebanyak 72 persen pemilih menerima politik uang. Setelah dibedah, sebanyak 82 persen penerimanya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.

Faktor terbesar perempuan menerima politik uang tersebut, menurut kajian KPK, ialah karena terdesak faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, permisif terhadap sanksi, serta tidak paham tentang politik uang.