Kuasa Hukum Zainal Muttaqin: Kasus Ini Harusnya Diselesaikan di Pengadilan Perdata

Liputan6.com, Balikpapan - Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan kembali menggelar sidang lanjutan dalam kasus penggelapan aset perusahaan yang diduga dilakukan mantan Direktur Utama PT Duta Manuntung (Kaltim Post) dan PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (Jawa Pos) Zainal Muttaqin.

Sidang yang digelar pada Senin (18/9/2023) siang itu beragendakan pembacaan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang ini pun dipimpin oleh Majelis Hakim yang terdiri Ibrahim Palino, Lila Sari, dan Imron Rosyadi. Serta JPU Hasriani.

Usai mengikuti sidang, Kuasa Hukum terdakwa, Sugeng Teguh Santoso menyatakan kasusnya tidak layak masuk persidangan pidana. Akan tetapi lebih pada persengketaan kepemilikan aset berupa tanah atas nama Zainal Muttaqin yang kini dipersoalkan PT Duta Manuntung.

"Harusnya PT Duta Manuntung memastikan dahulu kepemilikan aset tanah tersebut sebelum membuat laporan, perkara ini tidak layak masuk dalam persidangan pidana. Diselesaikan dengan gugatan perdata," ungkap Sugeng.

Terlebih menurut Sugeng, dakwaan yang dilakukan JPU terlihat rancu dalam menentukan pihak pelapor kasusnya. Apakah PT Duta Manuntung atau PT Duta Banua Banjar.

Dia pun mempertanyakan kepastian terjadinya peristiwa pidana ini sesuai dakwaan kejaksaan yang dianggapnya membingungkan. Sesuai penerapan Pasal Primer 374 tentang Penggelapan dalam Jabatan dan Subsider 372 KUHP tentang Penggelapan.

Apakah terjadi dalam tahun 1993 atau 2016. Kalaupun terjadi tahun 1993, menurut Sugeng, kasusnya penggelapan ini sudah daluwarsa sesuai Pasal 78 KUHP tentang Tenggang Waktu Kasus Pidana Penggelapan. Batas masa tenggang waktunya adalah maksimal 12 tahun.

"Kalau terjadi tahun 1993 ini terdakwa harus dilepas secara hukum," tegasnya.

Sedangkan bila kasusnya terjadi 2016, menurut Sugeng, akan makin tidak masuk akal mengingat Zainal Muttaqin tidak lagi menduduki jabatan Direktur Utama PT Duta Manuntung. Sehingga kecil kemungkinan melakukan pidana penggelapan sesuai tuduhan JPU.

Jaksa mendakwa Zainal Muttaqin atas penggelapan aset perusahaan selama memimpin PT Duta Manuntung kurun waktu 1993 hingga 2012. Mantan bos Jawa Pos ini dijerat dengan ketentuan Pasal 372 dan 374 KUHP tentang Penggelapan Aset dengan ancaman hukuman 4 hingga 6 tahun kurungan penjara.