Liputan6.com, Bandung - Percepatan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Kota Bandung dijanjikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam tiga bulan mendatang.
Itu dikatakan oleh Bey, usai adanya perintah dari Presiden Joko Widodo pada pekan lalu dalam rapat terbatas (ratas) dan meminta diajukan studi kelayakannya.
Baca Juga
Bey menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk proyek LRT di Kota Bandung bisa dilakukan pada tahun depan.
Advertisement
"Jadi studi itu sudah terlalu banyak, jadi tinggal groundbreaking kenapa sih? Dan kemarin Pak Presiden dengan anggaran Rp 10,9 triliun sudah menyetujui jadi tinggal teknis-teknis, detail-detailnya dicek oleh mereka. Makanya saya minta kepada Pak Sekda sebisa mungkin kalau tahapannya lancar itu, minggu depan mungkin (bertemu) dengan Kementerian Perhubungan, minggu depan Kemenko Marves, dan Kementerian Keuangan seperti itu," ujar Bey, Rabu (4/10/2023).
Bey berharap dana yang telah dialokasikan oleh Presiden Joko Widodo berasal penuh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan bukan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Lokasi yang berpeluang besar dilakukan groundbreaking proyek LRT kata Bey, yakni di kawasan hutan kota Babakan Siliwangi (Baksil).
Terdapat dua jalur jalan (trase) LRT di Utara menuju Selatan Kota Bandung ini yakni trase Baksil ke Leuwipanjang sepanjang 15 km.
"Tapi untuk Barat ke Timur menggunakan jalur KRD tapi mudah - mudahan bisa dielektrisasi mudah-mudahan secepatnya. Jadi KRL kan intervalnya mesti jauh, kenapa banyak yang tidak menggunakan? Karena intervalnya jauh. Kita inginkan setengah jam sekali seperti KRL di Jabodetabek," kata Bey.
Dengan adanya percepatan proyek LRT, Bey berharap menjadi salah satu cara pemecahan ekstrem kemacetan di Bandung meski telah ada transportasi massal lain seperti bus.
Namun ternyata keberadaan bus ini ungkap Bey, tidak menjadi signifikan mengalihkan masyarakat menggunakan transportasi pribadi. Alasannya, dengan menggunakan transportasi massal, masyarakat tetap terjebak kemacetan.
"Orang akan beralih ke transportasi umum itu kalau ada kepastian waktu, jadi terhindar dari kemacetan," ujar Bey.
Sebelumnya, Bey Machmudin menghadiri langsung ratas yang dipimpin Presiden Jokowi dengan pembahasan Integrasi Moda Transportasi Publik.
Tujuannya adalah membenahi kemacetan di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, terutama di kota besar kemacetan yang terjadi berdampak buruk pada perekonomian.
Kerugian negara akibat macet bisa mencapai triliun rupiah setiap tahun. Contohnya, di Jakarta kerugian yang dihasilkan mencapai Rp65 triliun, Jabodetabek Rp100 triliun dan daerah lain di kisaran Rp12 triliun.
"Jadi Presiden mengingatkan harus ada inovasi khusus dalam pembangunan atau terintegrasinya transportasi publik," sebutnya.
Kembangkan Infrastruktur Penunjang
Sebelumnya Pemda Jabar menyatakan siap mengembangkan infrastruktur penunjang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang telah resmi beroperasi. Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, infrastruktur yang hendak dikembangkan itu yakni feeder di dua stasiun dan paket wisata di kawasan Bandung Raya.
"Saya sudah minta kepada jajaran pemprov untuk menyambut dengan pertama adalah membuat feeder. Jadi untuk transportasi publik di Padalarang maupun Tegalluar dan juga paket-paket semacam city tour di Bandung ini. Jadi masyarakat dalam satu hari dapat melakukan keliling di Kota Bandung untuk membeli kuliner atau juga menikmati suasana Kota Bandung," ujar Bey pada Senin, 2 Oktober 2023.
Pemda Jabar menyatakan harus mendapatkan dukungan bantuan dari pelaku pariwisata. Tak hanya itu, pelaku usaha kuliner terutama untuk memasarkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan ikut membantu rencana tersebut.
"Tentunya kami sangat mengharapkan partisipasi dari UMKM dan juga asosiasi-asosiasi pariwisata," kata Bey.
Sebelumnya pada pertengahan pekan lalu (Rabu, 27/9/2023), Bey menyebutkan telah mencatat beberapa instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk integrasi transportasi publik.
Kala itu, Bey menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) bersama Jokowi dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju membahas integrasi transportasi publik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Menurut Bey, Jokowi ingin Jawa Barat segera mengintegrasikan Kereta Cepat Whoosh, terhubung dengan kereta feeder dari satu stasiun ke stasiun lainnya untuk mempermudah akses masyarakat.
"Kita tahu (Kereta Cepat Whoosh) sudah terintegrasi dari (Stasiun) Padalarang menuju Stasiun Kota Bandung menggunakan kereta feeder. Titik lainnya seperti (Stasiun) Tegalluar juga segera ada kereta feeder ke Kota Bandung atau tujuan sekitarnya," ucap Bey.Bey menambahkan, Jokowi juga meminta Jawa Barat segera mengkaji rencana LRT yang akan mengintegrasikan wilayah Bandung selatan dengan utara sekaligus mengurai kemacetan.
"Harus segera dilakukan transportasi publik yang berbeda (LRT), jadi benar-benar baru tidak hanya mengandalkan yang sudah ada," ungkap Bey.
Untuk itu, Bey segera bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk menggali lebih detail LRT agar kajiannya tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dalam ratas tersebut kata Bey, Jokowi juga meminta agar transformasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik terus disosialisasikan kepada masyarakat.
"Arahan Presiden semua (moda) transportasi sebaiknya terintegrasi untuk memudahkan dan memindahkan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi publik," sebut Bey.
Jika transportasi sudah terintegrasi, diharapkan kemacetan di kota metropolitan seperti Jakarta, Kawasan Jabodetabek, Kawasan Bandung Raya bisa dikurangi.
Advertisement
Produk UMKM Dipasarkan di Tiga Stasiun
Selain soal transportasi, Bey menyebutkan guna menghidupkan roda ekonomi rencananya akan memasarkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah di tiga stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Tiga Stasiun KCJB di wilayah Jawa Barat itu adalah Stasiun Tegalluar, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Karawang.
Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, produk UMKM yang nanti dipasarkan itu antara lain menampilkan kuliner, kerajinan, kegiatan wisata dan budaya.
"Operasional komersil kereta cepat ini mulai 1 Oktober, kami minta agar Pemda berkoordinasi dengan KCIC, juga dengan asosiasi-asosiasi mendukung kedatangan kereta cepat ini secara komersil. Mungkinkan ada masyarakat yang hanya untuk mencoba terus puter-puter, lalu balik lagi, jadi entah disediakan kuliner atau apa," ujar Bey pada Kamis, 21 September 2023.
Bey menjelaskan keberadaan produk UMKM yang dijual di Stasiun KCJB itu dapat memberikan kesan dan pengalaman yang membekas kepada penumpang terhadap nuansa khas Jawa Barat.
Untuk itu kata Bey, dalam pelaksanaan pemasaran produk UMKM ini harus dilakukan sesegera mungkin atau jemput bola.
"Kita ingin memastikan ada kenang-kenangan sudah datang ke daerah Jawa Barat," kata Bey.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat pada waktu itu dijabat oleh Setiawan Wangsaatmaja, menyebutkan otoritasnya siap memberi fasilitasi yang bisa dimanfaatkan untuk meramaikan operasional komersil KCJB.
Setiawan mengaku akan bertemu dengan pengelola Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk membicarakan soal pemasaran produk UMKM tersebut.
"Kita akan rapat dengan manajemen KCIC termasuk membahas semua," kata Setiawan.
Beralih ke Transportasi Umum
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap perjalanan kereta api cepat Jakarta - Bandung yang ditumpanginya dianggap nyaman dengan kecepatan 350 kilometer per jam.
Menurut Jokowi dengan uji coba kereta api cepat yang telah dilakukan ini meyakinkan harapannya agar masyarakat segera beralih ke transportasi umum.
"Kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mula awal bulan Oktober. Dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, LRT, MRT, Trans Jakarta. Sehingga kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi, saya kira arahnya kesitu," ujar Jokowi dalam keterangan persnya, Bandung, Rabu, 13 September 2023.
Jokowi mengatakan dampak kemacetan lalu lintas di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan kawasan Bandung Raya yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Sumedang akibat penggunaan kendaraan pribadi berakibat negara rugi lebih dari Rp 100 triliun per tahun.
Jokowi menegaskan operasional kereta api cepat bagi masyarakat pada awal Oktober 2023 ini tidak mutlak. Pasalnya kata Jokowi masih banyak faktor yang harus disempurnakan.
"Tapi yang menentukan nanti manajemen kereta api cepat, jangan dipikir saya nanti mengejar - ngejar. (Tarif dan keselamatannya) nanti yang menentukan manajemen kereta cepat. Berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan," kata Jokowi.
Sementara untuk sertifikasi izin operasi kereta api cepat, Jokowi menjawab akan terbit dalam sepekan mendatang.
Jokowi menuturkan seluruh pembangunan kereta api cepat ini tidak ada subsidi dari dana pemerintah. Namun Jokowi belum menghitung tarif yang hendak di patok kepada penumpang nantinya.
"Nanti dilihat semua kan ada kalkulasinya, semua ada itung -itungannya. Tapi apapun yang penting kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal. Baik itu kereta cepat, MRT, LRT dan bus," ucap Jokowi.
Pengerjaan infrastruktur kereta api cepat baru 92 persen pembangunnya. Sehingga masih belum tampak kesempurnaan fasilitas seperti di stasiunnya.
Tapi Jokowi tidak mau hal itu menjadi kendala rencana operasional kereta api cepat di awal Oktober 2023 menjadi penghambat.
"Ya memang belum, baru tadi disampaikan ke saya 92 persen tapi kan keretanya sudah siap ya dimanfaatkan," tukas Jokowi.
Jokowi mengklaim keselamatan perjalanan menggunakan kereta api cepat terjamin. Alasannya, perusahaan yang kini menggarap proyek tersebut telah berpengalaman di negara asalnya yakni China.
Pada waktu itu, Jokowi beserta beberapa menteri, pejabat Pemerintah Jawa Barat dan kalangan artis mencoba menumpangi kereta api cepat Jakarta - Bandung. Pada sesi uji coba tersebut, jarak tempuh dari Halim - Padalarang hanya memakan waktu 35 menit.
Advertisement