Dedi Mulyadi Sebut Pemkab Purwakarta Tetap Untung Meski Taman Air Mancur Sri Baduga Digratiskan

Liputan6.com, Purwakarta - Pemkab Purwakarta, Jawa Barat, di akhir tahun ini akan mulai saklek menerapkan tarif masuk kepada masyarakat yang hendak menonton pertunjukan air mancur menari di kawasan wisata Taman Sri Baduga (Situ Buleud). Hal itu dilakukan, guna memaksimalkan penarikan pendapatan daerah dari sektor rekreasi.

Penerapan tiket masuk Taman Sri Baduga tersebut, merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2020 tentang retribusi rekreasi dan olahraga. Dalam perda tersebut menegaskan, untuk masuk ke kawasan Taman Sribaduga akan dikenakan tarif Rp 15.000 untuk pengunjung kelas satu dan Rp 10.000 untuk pengunjung kelas dua.

Sudut pandang berbeda, muncul dari Dedi Mulyadi. Sebagai mantan Bupati Purwakarta sekaligus penggagas kawasan wisata dengan suguhan air mancur menari itu, ia jelas sangat tidak sepakat dengan langkah yang dilakukan jajaran Pemkab Purwakarta saat ini.

Saat dimintai tanggapan, Dedi Mulyadi menjelaskan, sebenarnya dirinya sudah sejak lama telah memberikan saran bagaimana supaya operasional air mancur menari di taman wisata ini bisa terus berkelanjutan. Salah satunya, pemerintah harus mengupayakan ketersediaan air untuk kebutuhan situ dengan cara membangun jaringan pipanisasi.

"Kompensasinya adalah Perusahaan air minum membuat jaringan air dari PDAM ke Sri Baduga, clear itu semua. Kalau itu dilakukan semua biayanya waktu itu hanya Rp 14 miliar, pasti clear itu," ujar Dedi , Rabu (4/10/2023) sore.

Adapun yang dimaksud pipanisasi di sini, kata dia, pemerintah lebih baik memberikan penyertaan modal berupa pembangunan infrastruktur ke PDAM, dari pada pemerintah membangun pipa sendiri untuk mengatasi permasalahan debit air.

Terkait beban biaya operasional yang menjadi salah satu alasan pemerintah untuk membuat pengunjung bayar, KDM pun keheranan. Sebab, menurut dia, masih banyak operasional pemerintah yang justru tak bermanfaat.

"Kalau jadi pemerintah jangan bilang operasional mahal, kalau begitu ngapain gaji pegawai yang pada nganggur? Kan banyak pegawai pemda yang hanya udud (merokok) digaji oleh negara, itu mahal juga. Kalau ngomongin efisiensi pegawai pemda hanya butuh 200 orang dan itu sudah bisa jalan, turunin lagi cukup 50 orang," seloroh dia.