Mahfud MD Sebut Pemilu 2024 Masih Transaksional

Liputan6.com, Yogyakarta - Menteri Koordinator Politik,Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), Mahfud MD memiliki alasan menyebut Pemilu 2024 nanti masih transaksional. Pendapatan per kapita mayoritas penduduk Indonesia yang rendah menjadi kesempatan bagi politisi dengan ‘membeli’ suara. 

“Pemilu kita tampaknya masih akan transaksional karena pendapatan per kapita masih rendah. Demokrasi kita akan semakin baik jika pendapatan per kapita naik menjadi 5.500 dolar Amerika Serikat, posisi sekarang masih 4.500 dolar,” kata Mahfud pada kuliah umum  di ruang Bulaksumur, Gedung University Club kampus UGM, Jumat (6/10/ 2023).

Pernyataan Mahfud MD tentang hubungan antara kualitas demokrasi dengan jumlah pendapatan perkapita sebuah negara berdasarkan pidato pengukuhan Guru Besar FEB UGM Prof Boediono mantan Wakil Presiden periode 2009-2014. Jual beli suara ini menurutnya terjadi juga antar kontestan dan antar parpol. 

Melihat sistem demokrasi saat ini memang belum sempurna, namun demokrasi yang ada dianggap Mahfud masih sebagai sistem pemerintahan yang paling baik. Memang demokrasi yang ada saat ini dapat menimbulkan risiko bagi rakyat salah memilih pemimpin, terjadi politik transaksional dan munculnya para pembohong yang suka memuji dirinya sendiri di depan rakyat saat Pemilu 2024.

 “Demokrasi tetap dianggap yang terbaik karena ada peran rakyat di situ secara berkala maupun reguler untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat,”katanya.

Terkait penegakan hukum yang belum optimal menurut Mahfud karena ada jual beli hukum makin marak yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Sehingga kini pemerintah tengah melakukan reformasi hukum dengan membentuk percepatan reformasi hukum.

 “Ada namanya industri hukum di mana peraturan hukum dibuat oleh pemesan atau terjadi praktik jual beli hukum,” ujarnya.

Melihat kondisi dan persoalan demokrasi serta hukum maka perlu mengatasi juga penanganan korupsi yang semakin baik kedepannya. Mahfud menegaskan perlu para pemimpin dan penegak keadilan yang memiliki integritas, kompeten dan berwibawa dalam mengatasi masalah ini.

“Kita harus menghadirkan orang yang berintegritas, berkompeten dan negarawan untuk menjadi pemimpin baik pemerintahan maupun di lembaga negara sehingga demokrasi dan hukum kita semakin baik,” ujarnya.

Simak Video Pilihan Ini: