Tolong, Warga Kabupaten Purwakarta Butuh Bantuan Air Bersih karena Kekeringan

Krisis Air Bersih di Kabupaten Purwakarta Terus Meluas, Warga Andalkan Bantuan Pemerintah — Sejumlah warga yang terdampak kekeringan saat antre mendapat bantuan air bersih. Foto (Istimewa)

Liputan6.com, Purwakarta Krisis air bersih yang mendera warga di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat terus meluas. Data yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat, saat ini sudah ada 33 titik dari sebelumnya 27 titik wilayah yang telah terdampak kekeringan.

"Untuk kasus kekurangan air bersih, saat ini sudah meluas di 33 titik dari sebelumnya 27 titik," ujar Kepala Pelaksana BPBD Purwakarta, Heryadi Erlan kepada Liputan6.com, belum lama ini.

Abah Erlan (sapaannya) menjelaskan, wilayah-wilayah yang terdampak krisis air bersih tersebut di antaranya Kecamatan Tegalwaru, Pasawahan dan Kecamatan Purwakarta kota. Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menanggulangi persoalan tersebut, di antaranya dengan memberikan bantuan berupa pengiriman air bersih.

"Dalam setiap harinya, kita kirim kurang lebih 8.000 liter air dengan menggunakan tanki ukuran 2.000 liter (4 kali pengiriman) ke setiap wilayah yang dilaporkan ke kurangan air ini," jelas Abah Erlan.

Abah Erlan menuturkan, dalam penanggulangan krisis air bersih ini pihaknya telah melakukan kordinasi lintas instansi, termasuk bekerja sama dengan pihak penyedia jasa air bersih. Teknisnya, pemerintah membeli air ke penyedia untuk selanjutnya didistribusikan ke daerah-daerah yang rawan kekurangan air bersih tersebut.

"Ini sebagai upaya penanggulangan jangka pendek," imbuh dia.

Ia berharap, solusi jangka pendek berupa bantuan air bersih ini bisa sedikit membantu meringankan kesulitan warga yang terdampak kekeringan tersebut. Terutama, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Seperti, untuk memasak, minum, dan mencuci.

2 dari 2 halaman

Sudah Butuh Solusi Jangka Panjang

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Norman Nugraha menjelaskan, dalam penanggulangan krisis air bersih ini memang sudah diperlukan solusi jangka panjang. Sejauh ini, jajarannya juga telah merumuskan formulasinya. Salah satu rencananya, dengan menyiapkan sumber mata air untuk keperluan warga.

"Untuk bantuan jangka panjang, itu sedang kita rumuskan. Karena perlu kajian lebih jauh untuk mencari sumber air yang dibutuhkan. Soalnya, daerah yang kekurangan air ini berada di daerah yang sama sekali tidak memiliki sumber air," ujar Norman.

Terkait wilayah yang rawan kekeringan, kata Norman, berdasarkan laporan yang ia terima dari BPBD setempat mencatat jika seluruh desa/kelurahan di 17 kecamatan yang ada memiliki risiko kekeringan, terutama yang menyangkut kekurangan air bersih.

Dari hasil pemetanaan, di 192 desa/kelurahan yang ada, itu sebanyak 16 desa di antaranya masuk wilayah rawan bencana kekeringan kategori tinggi. Kemudian, 16 desa yang masuk ke dalam risiko kekeringan rendah, serta 170 desa masuk ketegori kekeringan sedang.

Adapun 16 desa yang berpotensi mengalami dampak kekeringan cukup tinggi, lanjut dia, masing-masing Desa Bojong Barat, Cipeundeuy, Pasanggrahan dan Desa Sindangsari (Kecamatan Bojong). Kemudian, Desa Cikadu dan Desa Cirangkong (Kecamatan Cibatu).

Selanjutnya, Desa Legoksari (Kecamatan Darangdan). Lalu, Desa Taringgul Landeuh (Kecamatan Kiarapedes), Desa Cirama Hilir (Kecamatan Maniis), Desa Ciririp (Kecamatan Sukasari), Desa Cadas Mekar dan Desa Galumpit (Kecamatan Tegalwaru), serta Desa Nagrok, Desa Simpang, Desa Taringgul Tengah dan Desa Wanayasa (Kecamatan Wanayasa).

Data tersebut, kata dia, merupakan hasil laporan dari masing-masing desa. Selain untuk pemetaan, data ini juga sekaligus menjadi rujukan jajarannya guna meminimalisasi kerugian dampak musim kering. Termasuk, rujukan penanggulangan krisis air bersih.