Antisipasi Dampak Covid-19, Pemprov Banten Harus Cicil Bayar Utang Rp800 Miliar hingga 2028

Liputan6.com, Serang - Masa kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy meninggalkan utang Rp800 miliar, yang digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Utang ratusan miliar itu dipinjam Pemprov Banten dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Utang yang harus lunas pada 2028 itu digunakan WH dan Andika untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19 pada kisaran 2020 lalu.

Utang itu dibayar dengan cara dicicil dan mentransfernya ke rekening perusahaan SMI, yang notabene di bawah Kemenkeu dan berstatus BUMN. PT SMI bergerak di bidang pembiayaan dan investasi, layanan konsultasi dan pengembangan proyek.

"Pelunasan utang ini dilakukan dengan cara mencicil, dan setiap bulan pembayaran dilakukan ke rekening SMI," ujar Rina Dewiyanti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (BPKAD) Provinsi Banten, ditulis Jumat, (13/10/2023).

Cicilan pertama pada tahun 2021 sebesar Rp8,9 miliar, pada tahun 2022 sebesar Rp34,6 miliar, dan pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp138 miliar. Rencana pembayaran utang ini telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.

"Itu sudah kita anggarkan di APBD murni kalau untuk pembayaran pinjaman," jelasnya.