Liputan6.com, Papua - Menjelang akhir pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pembangunan di Papua terus dikebut. Terbaru Wapres Ma'ruf Amin kembali berkunjung di Papua. Kunjungannya kali ini berbeda dari sebelumnya, dia berkantor di Jayapura.
Berdasarkan informasi pihak Setwapres, kegiatannya ditujukan di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan dimulai pada 9 sampai 13 Oktober 2023. Namun kepulangannya sehari lebih cepat dari jadwal yang sudah diagendakan lantaran harus mengikuti rapat di Istana Kepresidenan di Jakarta.
Kendati demikian, Wapres merasa betah dan berkomitmen akan menuntaskan agendanya di dua daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan dalam kunjungan berikutnya.
Advertisement
Baca Juga
Selama kunjungannya tersebut, Wapres mengadakan pertemuan dan bertekad mempercepat pemenuhan kebutuhan guru, pemenuhan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik di tanah Cenderawasih.
Hal itu tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan kebutuhan guru melalui pendidikan guru di Provinsi Papua.
Wapres memberikan apresiasi atas terbitnya peraturan tersebut demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, terlebih bagi orang asli Papua.
"Saya mengapresiasi Mendikbudristek atas terbitnya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru," kata Wapres di depan Jayapura, Selasa (10/10/2023).
Selain menjamin pemenuhan kebutuhan guru, pemerintah juga mendorong sertifikasi tanah bagi hak tanah ulayat. Hal itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
"Sekali lagi saya tekankan agar jajaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan terus membangun kerja sama dengan masyarakat adat di Papua guna memastikan adanya penghormatan hak ulayat dalam berbagai langkah percepatan pembangunan Papua," ujar Ma'ruf Amin dalam sambutannya di gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu, (11/10).
Diketahui, Wapres Ma'ruf Amin menyerahkan 102 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Papua.
Tak hanya terkait pendidikan dan sertifikat tanah, perhatian besar pemerintah tercermin dari dukungannya terhadap kerukunan umat beragama. Pemerintah mendukung pendirian pembangunan Gedung Papua Christian Centre (PCC). Gedung ini ditujukan untuk penyediaan layanan masyarakat melalui gereja.
"Pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangun Gedung PCC,” kata Wapres ketika menerima sejumlah pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat (PGGPB), dan Papua Christian Centre (PCC) di Ruang Youtefa, Lantai Mezzanine, Suni Hotel and Convention Abepura, Jl. Baru Pasar Lama Abepura Waimhorock, Abepura, Papua, Rabu (11/10).
Gedung PCC rencananya akan dibangun pada 2024 ini. Wapres meminta adanya usulan opsi lahan pembangunan dari PCC dan PGGP.
"PGGP dan PCC dapat mengusulkan beberapa opsi lahan untuk pembangunan PCC dengan status lahan bebas masalah,” kata Wapres Ma'ruf.