Sukses

Punya 27 Kabupaten dan Kota, Jawa Barat Jadi Percontohan 'Smart Province'

Keberadaan dokumen masterplan (rencana utama) yang sudah ditandatangani perwakilan OPD Jabar dapat memastikan arah pembangunan smart province sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Liputan6.com, Bandung - Daerah Jawa Barat menjadi percontohan (pilot project) program Smart Province bersama dengan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap IV Penyusunan Masterplan Smart Province di Bandung pada 24 dan 25 Oktober 2023.

Bimtek dilaksanakan bersama Perwakilan Kelompok Kerja Smart Province di Perangkat Daerah dan Tim Pelaksana Smart Province di Jabar.

Menurut Pelaksana harian penjabat (Plh. Pj) Sekertaris Daerah Jawa Barat, Eni Rohyani, daerahnya harus berbangga karena menjadi provinsi terpilih untuk pilot project pelaksanaan Smart Province.

"Jabar dan Yogyakarta menjadi pilot project smart province. Jabar cukup menantang karena memiliki 27 kabupaten dan kota. Juga ini sesuai dengan visi Jabar sebagai provinsi digital dalam semua pelayanan publik," ujar Eni ditulis Bandung, Rabu, 25 Oktober 2023.

Pada kegiatan itu diteken pula Komitmen Bersama Program dan Rencana Aksi Pembangunan Smart Province di Jabar oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir.

Keberadaan dokumen masterplan (rencana utama) yang sudah ditandatangani perwakilan OPD Jabar dapat memastikan arah pembangunan smart province sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan menjadi acuan sinergitas kabupaten dan kota dalam membangun smart province.

"Dibutuhkan komitmen seluruh OPD dalam melaksanakan pembangunan smart province sesuai Perda No. 4 tahun 2021," ucap Eni.

Sementara Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Harya Damar Widiaputra menambahkan, sudah 24 kabupatan dan kota di Jawa Barat yang sudah memiliki masterplan smart city, artinya sudah 80 persen memahami konsep pembangunan yang selaras dengan Jabar smart province.

"Tersisa tiga lagi di wilayah selatan Jabar, diharapkan segera mengikuti. Kendalanya memang karena masalah keterjangkauan akses internet. Ini masih menjadi PR yang semoga bisa segera diselesaikan," sebut Harya.

Namun, Harya mengapresiasi Jabar yang menjadi pilot project dalam pembangunan smart province. Jauh lebih menantang karena memiliki banyak kabupatan dan kotanya, ketimbang Yogyakarta.

"Dengan selesainya dokumen dan ditandatangani bersama, dapat menjadi acuan dan pegangan hukum untuk berbagai inovasi smart province di Jabar, saat ini dan di masa mendatang," jelas Harya.

Menurutnya, masterplan dapat diperbaharui jika dikemudian hari muncul kebutuhan atas inovasi baru. Bahkan jika diperlukan pembaruan dapat dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan kondisi terkini.

Sedangkan Sekretaris Dinas Komuniksi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Barat, Agi Agung Galuh Purwa, mengatakan penyusunan masterplan smart province dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek secara berkala.

"Bimtek telah dilaksanakan empat kali yang membahas analisis strategi, pembuatan buku masterplan Jabar Smart Province, finalisasi peta jalan pembangunan smart province dan finalisasi konfirmasi ulang program, diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama," tukas Agi.

 

2 dari 4 halaman

Program Smart Province

Dilansir laman Aplikasi Informatika Kominfo, melanjutkan Gerakan Menuju Smart City yang telah mencapai 161 kabupaten dan kota, Kementerian Kominfo menggagas program Gerakan Menuju Smart Province.

Untuk itu diharapkan kolaborasi dan koordinasi menjadi kunci sukses penerapan program tersebut.

"Secara prinsip, provinsi cerdas adalah provinsi yang dapat mengembangkan dan mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai masalah, melalui layanan informasi yang terpadu dan berkelanjutan," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan saat memberikan sambutan di acara sosialisasi Gerakan Menuju Smart Province di Semarang, Senin (10/10/2022).

Sementara itu hasil dari pendampingan penyusunan masterplan kota cerdas di 161 kabupaten dan kota telah melahirkan berbagai aplikasi yang menyentuh aspek-aspek kehidupan warganya.

"Sebagai contoh Paduko, yaitu sistem layanan kependudukan online dari Kota Padang Panjang. Selain itu ada Simapi, yaitu sistem data untuk sapi dari Kabupaten Boyolali," ungkap Semuel.

Namun, masih ada ratusan kabupaten dan kota lainnya yang membutuhkan upaya pendampingan agar bisa bergerak maju menjadi kota cerdas.

Melalui program Gerakan Menuju Smart Province, pemerintah daerah bisa memperoleh tambahan pengetahuan untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi digital di daerah masing-masing.

"Semoga sosialisasi ini bisa menghasilkan program dan kebijakan untuk memajukan layanan digital yang diselenggarakan pemerintah daerah. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju," harap Semuel.

Kemkominfo sendiri telah melaksanakan Gerakan Menuju Smart City sejak tahun 2017. Gerakan itu mencoba mengindentifikasi tantangan dan peluang dari setiap kota dan kabupaten, serta melihat bagaimana teknologi digital dapat menjawab tantangan maupun peluang tersebut.

 

3 dari 4 halaman

Kerja Sama Jadi Kunci

Dirjen Semuel menyatakan, dalam pembentukan provinsi cerdas kolaborasi dan koordinasi merupakan strategi penting sebagai kunci sukses.

Koordinasi yang berjalan baik akan mendorong kolaborasi lintas kabupaten dan kota yang telah melaksanakan pembangunan smart city, yaitu pada dimensi smart branding, smart economy, smart society, smart environment, dan smart living.

Selain itu, Gerakan Menuju Smart Province juga membutuhkan koordinasi yang tepat dalam memandu setiap stakeholder agar gerakan itu dapat terealisasi dengan baik. Mulai dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta.

"Itulah yang melatarbelakangi pembuatan buku panduan penyusunan masterplan smart province yang berisikan pedoman bagi pemerintah provinsi, tim penggerak dan pembimbing, serta entitas lain yang terlibat dalam pengembangan provinsi cerdas," jelas Semuel.

Dirjen Semuel juga mengutip hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022, dimana pengguna internet Indonesia telah mencapai 210 juta orang atau setara 77 persen jumlah penduduk. Mereka beraktivitas di ruang digital hingga 8 jam per hari.

"Perkembangan teknologi digital ini kemudian membuat kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang efektif dan efisien semakin meningkat. Belum lagi warga Indonesia yang semakin terpusat di perkotaan," ungkap Semuel.

Namun, terlepas dari tantangan-tantangan itu, lanjut Semuel, ada peluang ekonomi digital yang juga menyertainya.

Penetrasi internet yang makin meningkat berbanding lurus dengan nilai ekonomi digital Indonesia yang diprediksi mencapai Rp 4.668 triliun pada 2030.

"Untuk itu upaya transformasi digital harus terus didorong baik sektor publik maupun sektor privat agar dapat menghasilkan layanan-layanan yang bersifat inovatif dan agar teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," terang Semuel.

 

4 dari 4 halaman

Gagasan Kementerian Kominfo

Program Smart Province adalah program yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia untuk mendorong provinsi-provinsi di Indonesia menjadi lebih cerdas dalam mengelola sumber daya dan menyelesaikan berbagai masalah melalui layanan informasi yang terpadu dan berkelanjutan.

Program ini merupakan kelanjutan dari Gerakan Menuju Smart City yang telah mencapai 161 kabupaten dan kota di Indonesia.

Provinsi cerdas adalah provinsi yang dapat mengembangkan dan mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai masalah, melalui layanan informasi yang terpadu dan berkelanjutan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital di daerah masing-masing, sehingga dapat mempercepat pembangunan smart city di Indonesia. Kolaborasi dan koordinasi menjadi kunci sukses penerapan program tersebut.

Video Terkini