Mencari Solusi Ancaman Krisis Pangan di Provinsi Riau

BI Prediksi Inflasi Oktober Capai 0,05 Persen — Pedagang beraktivitas di salah satu pasar tradisional di Jakarta, Rabu (26/10/2022). Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sejalan dengan dampak penyesuaian harga BBM terhadap kenaikan inflasi kelompok pangan bergejolak dan inflasi kelompok harga diatur Pemerintah yang tidak sebesar prakiraan awal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Riau - Krisis pangan akibat perubahan iklim dan perang global telah menyebar ke seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini ditandai dengan melonjaknya harga-harga pangan pokok seperti beras, gandum, kedelai, jagung.

Data The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) pada tahun 2023 angka kelaparan penduduk dunia mencapai 691 hingga 783 juta jiwa.

Sedangkan Food and Agriculture Organization (FAO), mengungkapkan angka kelaparan Indonesia masih tergolong tinggi menempati posisi kedua tertinggi di kelompok negara ASEAN, setelah Timor Leste.

Namun jika dilihat dari segi jumlah penduduk, angka kelaparan Indonesia menempati peringkat puncak di ASEAN, Sebanyak 16,2 juta orang kelaparan di Indonesia.

Salah seorang tokoh muda Riau, Willi Muchlisien mengatakan mitigasi untuk mengatasi ancaman krisis pangan adalah dengan menekankan perbaikan tata kelola pangan untuk mencapai goals Kedaulatan Pangan.

"Kedaulatan pangan berarti memiliki kemampuan memproduksi pangan secara mandiri," ujarnya.

Ia mencontohkan di Provinsi Riau, memiliki Kecamatan Bunga raya, Kabupaten Siak sebagai sentra penghasil beras terbesar di provinsi riau, ke depan kita perlu memperluas wilayah-wilayah yang memproduksi pangan sehingga bisa memenuhi kebutuhan.

"Jika melimpah kita bisa membantu provinsi lain memenuhi kebutuhan pangan di luar Riau," kata Willi Muchlisien yang merupakan Calon Legislatif DPRD Provinsi Riau Dapil Siak dan Pelalawan dari Partai Perindo.

Walaupun pemerintah, lanjutnya, menyarankan masyarakat agar beralih mengkonsumsi ketela, ubi-ubian, sorgum atau porang, namun merubah kebiasaan sehari-hari masyarakat mengkonsumsi nasi sebagai menu utama makanan orang Indonesia tidaklah mudah dapat diterima masyarakat.

"Menutup keran ekspor dan membuka impor pangan selebar-lebarnya bukanlah solusi," jelasnya.

Menurutnya yang harus ditekankan di sini adalah bagaimana cara kita mulai saat ini mulai menata tata kelola produksi pangan menjadi berdaulat sebagai solusi terbaik jangka panjang.

Miris, Anak-anak Pengungsi Palestina Punguti Ceceran Tepung di Jalanan