Banyak ASN Tak Peduli Hari Antikorupsi Sedunia, Pj Gubernur Gorontalo Meradang

Liputan6.com, Gorontalo - Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, menegur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak aktif dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Teguran itu disampaikannya setelah melihat minimnya ASN yang hadir pada kegiatan pencanangan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Kota Gorontalo, Minggu (5/11/2023).

“Sepertinya memperingati hari antikorupsi ini tidak menarik bagi ASN Pemprov Gorontalo. Buktinya ada beberapa pimpinan OPD yang tidak hadir, ASN juga tidak maksimal kehadirannya,” kata Ismail dengan sesal.

Ismail dengan tegas meminta kepada Penjabat Sekretaris Daerah segera mengevaluasi ketidakhadiran ASN itu. Menurutnya, pencanangan Hakordia bukan hanya kegiatan seremonial belaka.

Akan tetapi, momentum tersebut merupakan ajang untuk meningkatkan komitmen dan integritas seluruh aparatur untuk menghindari praktik-praktik korupsi.

“Ini catatan buat pak sekda dan seluruh pimpinan OPD. Saya minta dievaluasi kembali kehadiran jajaran ASN pada setiap momen acara Pemprov Gorontalo,” tegasnya.

Simak video pilihan berikut:

Video Amatir Detik-detik Kereta Tabrak Mobil Box dan Picu Ledakan Dahsyat di Semarang, Tragedi KA Brantas

2 dari 2 halaman

Lapor Korupsi ASN

Selain itu, Ismail meminta seluruh elemen masyarakat untuk melaporkan aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terindikasi kuat telah melakukan korupsi. Laporan bisa disampaikan ke Inspektorat atau langsung ke Penjagub Gorontalo.

“Jika ada aparatur Pemprov Gorontalo yang terindikasi melakukan korupsi dan ada bukti yang kuat, mohon masyarakat dan mahasiswa untuk melaporkannya ke Inspektorat atau langsung ke saya," tuturnya.

Ismail menuturkan, perbuatan korupsi sangat merugikan Gorontalo, apalagi yang dikorupsi adalah anggaran belanja daerah yang sumber pendanaannya berasal dari rakyat.

Terkait hal itu, Penjagub meminta agar pelaksanaan pekerjaan atau proyek yang dikerjakan oleh Pemprov Gorontalo, dari tahun ke tahun kualitasnya harus semakin baik.

“Kalau dinilai dalam bentuk persentase, jika tahun ini dapat 80 persen, maka tahun depan harus lebih meningkat agar kegiatan yang dilakukan pemerintah semakin berkualitas. Jangan semua anggarannya habis, tetapi pekerjaannya semakin buruk dan tidak terealisasi sesuai yang direncanakan,” ia menandaskan.