Kasus KKR Aceh: Pengembalian Kerugian Negara tak Menghapuskan Pidana terhadap Pelaku Korupsi

Liputan6.com, Banda Aceh - Ontran-ontran kasus rasuah yang terjadi di tubuh lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh kini memasuki babak baru. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh dilaporkan ke Kompolnas oleh tiga lembaga dengan tuduhan menghentikan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif KKR Aceh.

Seperti diketahui, KKR Aceh tengah jadi sorotan karena tersandung kasus dugaan korupsi perjalanan dinas dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 258,5 juta rupiah. Namun, kasus ini dinyatakan dihentikan pada tahap penyelidikan oleh penyelidik Polresta Banda Aceh setelah kerugian uang negara dikembalikan ke kas negara pada Kamis (7/9/2023) lalu.

Kepada media, skema restorative justice (keadilan restoratif) awalnya menjadi argumen yang dilontarkan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadillah Aditya Pratama sebagai alasan mengapa kasus tersebut dihentikan. Namun, ketika kantor institusi kepolisian itu diseruduk oleh sekelompok demonstran pada Selasa (10/10/2023), kata 'Restorative Justice' tak lagi dipakai.

Mungkin kadung malu, entah dari mana dalil pembenaran skema RJ atas perbuatan pidana yang merugikan banyak orang (baca: korupsi) itu ia pungut. Seakan gagal dengan jurus 'Restorative Justice', kini dalih mengapa penanganan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tidak ditindaklanjuti ke level selanjutnya adalah MoU antara Kemendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian, tentang koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dengan menggunakan MoU yang lahir pada 2023 ini, kasus dugaan korupsi di tubuh KKR Aceh dikerdilkan ke dalam kriteria 'kesalahan administratif'. Pada pasal 4 ayat 4 huruf b disebutkan bahwa kriteria kesalahan administratif itu jika 'terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses dengan tuntutan ganti rugi atau tuntutan pembendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK'.

Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 1 masih dalam bab III pelaksanaan koordinasi, dijelaskan bahwa 'para pihak sepakat terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 hari'.

Dalam pasal, ayat, dan bab yang sama dijelaskan, 'apabila dalam 60 hari tidak dapat diselesaikan indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, para pihak menindaklanjuti indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara pidana'. Dari sinilah alasan tidak ditindaklanjutinya pengusutan atas kasus dugaan korupsi KKR Aceh dibenarkan, yakni bersebab kerugian keuangan negara telah dikembalikan ke kas negara.

Dengan alasan ini, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli Kompol Fadillah Aditya Pratama menolak kata telah 'menghentikan' kasus dugaan korupsi SPPD fiktif KKR Aceh. Ia lebih suka disebut 'memulihkan' atau pemulihan kerugian negara. 

"Ini merupakan "pemulihan" bukan penghentian perkara secara sepihak, di mana telah diatur dalam Nota Kesepahaman Nomor 100.4.7/437/SJ, Nomor Tahun 2023, Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditandatangi oleh Jaksa Agung, Kapolri dan Mendagri," kata Kompol Fadillah Aditya Pratama dalam rilis diterima Liputan6.com.