Petani Gorontalo Kesulitan Dapat Pupuk, Mentan Akan Terapkan Aturan Baru Pupuk Subsidi

Pupuk Indonesia Siap Distribusikan 714.092 Ton Urea Dan NPK — Pekerja melakukan bongkar muat pupuk bersubsidi di Gudang Pupuk Lini III Sumur Pecung, Kota Serang, Banten (Liputan6.com/HO)

Liputan6.com, Gorontalo - Kartu Tani yang seharusnya memiliki fungsi penting dalam memastikan distribusi pupuk ternyata tidak berfungsi. Para petani yang mengharapkan distribusi pupuk yang adil nyatanya tak sesuai realita di lapangan.

Buktinya saat ini masih banyak petani di Provinsi Gorontalo yang mengeluh terhadap ketersediaan pupuk. Petani tidak mampu memenuhi sepenuhnya kebutuhan pupuk yang berimbas pada turunnya produktivitas komoditi pertanian.

"Saat ini Kartu Tani yang dimiliki ternyata tidak otomatis membuat pupuk bersubsidi mudah didapatkan. Kesulitan mendapatkan pupuk, mahalnya harga pupuk dan masalah status sawah menjadi kendala utama," kata Haris Pakaya salah satu mentor pertanian di Bone Bolango, Gorontalo.

Menurut pengamatan Haris, sejak kartu tani diluncurkan tahun 2017, dirinya belum melihat jelas fungsi pemegang kartu tersebut. Karena Kendati sudah memegang kartu petani di Gorontalo masih kesulitan pupuk.

"Pemegang kartu tani dengan yang tidak, sama saja. Kalau stok pupuk terbatas pasti dapat sedikit. Tidak sebanding dengan luasan hektar lahan, apalagi kalau stok kosong," katanya.

Selain itu, salah satu kendala yang menjadi sorotan adalah infrastruktur jaringan internet yang belum masuk daerah terpencil. Semeatara untuk mendapatkan kartu tani, petani harus terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI).

"Bagaimana dengan daerah yang minim jaringan internet. Jadinya susah, belum lagi masyarakat yang gagap teknologi," katanya.

Walaupun sudah terdaftar kata Haris, petani yang akan membeli pupuk bersubsidi harus membawa kartu tani saat datang ke agen atau pengecer. Saat membayar, petani tinggal menggesek kartu pada mesin EDC di kios dengan menggunakan internet.

"Nah, lagi-lagi koneksi internet yang dibutuhkan. Seharusnya pemerintah membangun infrastruktur penunjang dahulu, baru menerapkan kartu tani," tegasnya.

Simak juga video pilihan berikut:

akhir pelarian kakek berusia 73 tahun koruptor pupuk bersubsidi

2 dari 2 halaman

Komentar Mentan Andi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (7/11/2023). Mentan akan mempermudah aturan bagi penerima pupuk subsidi. (Arief/Liputan6.com)

Sementara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan melakukan penyederhanaan aturan bagi penerima pupuk subsidi. Menyusul ada dugaan data calon penerima yang tak sesuai.

Ketidaksesuaian ini merujuk pada banyaknya petani yang tidak memegang kartu tani. Diketahui, kartu tani jadi salah satu syarat agar petani bisa mendapat akses pupuk subsidi.

"Kemungkinannya kartu tani ini kan kalau daerah remote area kayak pegunungan itu kan gak bisa terjangkau kan? tidak ada sinyal segala macam," ujar dia di Kantor Kementerian Pertanian.

Sebagai langkah mempermudah, Mentan Amran akan mensyaratkan KTP yang dimiliki petani untuk akses pupuk subsidi. Alhasil, semakin banyak petani yang bisa mendapatkan alokasi pupuk subsidi.

Dia mengatakan, penyederhanaan aturan ini tidak serta merta menghapus kartu tani sebagai syarat untuk mendapat pupuk subsidi. Syarat KTP hanya berlaku bagi petani yang masuk kategori penerima subsidi tapi belum memegang kartu tani.

"Lah kita harus kreatif, kreativitas kita adalah bisa saja KTP, yang penting dia masuk kelompok tani, kemudian kita bisa beri pupuk. Yang terpenting gini deh dia petani, dia berhak dapat pupuk, kita upayakan berikan," bebernya.

"Pakai kartu tani, tetapi yang belum punya tidak bisa mengakses, kita beri ruang, apakah menggunakan KTP yang terpenting adalah mampu mengakses, bisa mendapatkan pupuk. Itu yang terpenting," tegasnya.