Sanksi Berat Menanti Kades di Bonebol Jika Abaikan Program Tengkes

Wakil Bupati Bonebol — Wakil Bupati Bone Bolango saat mengecek anak stunting di Desa Talulobutu (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)

Liputan6.com, Gorontalo - Stunting atau tengkes hingga kini masih menjadi masalah serius di Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), Gorontalo. Meski banyak program yang dijalankan untuk mengintervensi, tengkes masih menjadi pekerjaan rumah.

Contohnya saja, Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi balita stunting di Gorontalo mencapai 23,8% pada 2022. Provinsi tersebut menempati peringkat ke-17 tertinggi secara nasional.

Kabupaten Bone Bolango sendiri merupakan wilayah dengan prevalensi balita stunting di Gorontalo pada 2022. Ada sekitar 22,3% balita yang menderita stunting.

Dengan begitu, upaya program rembuk stunting yang dilakukan sejak tahun 2022 dianggap gagal. Tidak hanya rembuk stunting, program 1 desa mengintervensi 10 kepala keluarga miskin pada tahun 2022 hanya sebatas seremonial belaka.

Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menghabiskan anggaran yang besar. Namun hasilnya hingga sekarang masih nihil atau belum memberikan dampak yang signifikan.

Plt Bupati Bone Bolango, Merlan S Uloli mengakui hal tersebut. Dengan begitu, tahun depan dirinya memerintahkan seluruh desa di Bonebol untuk menganggarkan program intervensi stunting dan kemiskinan melalui Dana Desa.

Dirinya sadar, jika program 1 desa mengintervensi 10 kepala keluarga miskin pada tahun 2022 lalu tidak berjalan maksimal dan berhasil. Olehnya, APBDes tahun 2024 harus dibahas sekarang agar program intervensi stunting dan kemiskinan bisa linear dengan program yang ada di OPD.

"Program ini harus dikawal dengan baik. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat menentukan suksesnya program ini. Jangan kita berjalan sendiri. Meskipun uang kita hanya sedikit, kita harus punya strategi yang jitu untuk penanganan stunting dan kemiskinan di daerah ini," ujar Merlan, Rabu (15/11/2023).

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Bone Bolango itu mengungkapkan, angka kemiskinan dan stunting akan menjadi penilaian kinerja Pemerintah Daerah. Ia pun berharap program kakanda bantuan kebun, kolam dan kandang (Kakanda) harus dijalankan dengan maksimal.

"Ini menjadi prioritas kita dan harus dianggarkan pada Dana Desa. Memberantas stunting dan kemiskinan ini harus dimulai dari hulu. Di tengah keterbatasan anggaran, ini harus menjadi fokus kita semua," katanya.

Tak tangung-tangung, dirinya pun tegas akan memberlakukan sanksi terhadap desa-desa yang tidak menganggarkan penurunan angka kemiskinan dan stunting. Tentu sanksi yang bakal diberlakukan akan disusun secara terpecinci agar tidak menentang prinsip otonomi desa.

“Untuk itu, mulai tahun depan kita harus menyinkronkan upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting ini serta terus berkoordinasi hingga ke tingkat desa,” imbuhnya

Simak juga video pilihan berikut:

Paman dan Keponakan Dihantam Ombak Pantai Menganti Kebumen Saat Swafoto

2 dari 2 halaman

Tengkes Harus Turun

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3APPKB Bone Bolango, Fredy Lasut bilang, program intervensi stunting menjadi program nasional yang harus diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai Instruksi Presiden, angka stunting bisa menurun hingga 14 persen.

“Jadi mau tidak mau program seperti ini harus terus dijalankan sampai target itu bisa tercapai,”kata Fredy.

Pada kesempatan itu juga, Fredy Lasut bersama Plt Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli dan jajaran Pemerintah Kabupaten menyerahkan 100 paket bantuan intervensi stunting untuk masyarakat. Ia menjelaskan bantuan tersebut dikhususkan untuk anak-anak stunting.

“Dengan adanya bantuan ini diharapkan tidak akan terjadi stunted kepada anak-anak kita. Bantuan ini ada 100 paket yang kami sediakan dan didalamnya berisi telur, susu, dan biscuit bergizi,”pungkasnya.