Rokok Ilegal Banyak Beredar di Kabupaten Purwakarta

Aulia menjelaskan, sejauh ini pihaknya tak henti-hentinya menyosialisasikan peraturan tentang Cukai dan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal. Karena, menurutnya, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari pembelian barang-barang ilegal seperti ini.

"Sebenarnya sosisalisasi terus kami lakukan. Minimalnya, bisa mengedukasi masyarakat terkait bahayanya rokok ilegal, mengatasi penggunaan rokok ilegal, dan pentingnya bea cukai pada perdagangan atau pendistribusian rokok," kata dia.

Adapun yang menjadi landasan hukum dari kegiatan sosialisasi tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Dalam aturannya, juga menjelaskan terkait penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal ini. Yakni, akan diberikan sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 54 dan 56 tentang Cukai.

Selain aturan tersebut, kegiatan ini juga dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kemudian, Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau SE-4/BC/2022 Tentang Pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk Melakukan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum.