AJI Yogyakarta Dorong Jurnalis Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Dalam riset tersebut, sedikitnya ada sepuluh jenis kekerasan seksual yang dialami para jurnalis perempuan. Pertama, body shaming secara luring (58,9 persen dari total responden). Kedua, catcalling secara luring (51,4 persen). Ketiga, body shaming secara daring (48,6 persen). Keempat, menerima pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara daring (37,2 persen).

Kelima, sentuhan fisik bersifat seksual yang tidak diinginkan secara luring (36,3 persen). Keenam, komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara luring (36 persen). Ketujuh, komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara daring (35,1 persen). Kedelapan, diperlihatkan pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara luring (27,2 persen). Kesembilan, dipaksa menyentuh atau melayani keinginan seksual pelaku secara luring (4,8 persen). Kesepuluh, dipaksa melakukan hubungan seksual secara luring (2,6 persen).

Berulang kali banyak pihak menyebut kekerasan seksual sebagaimana fenomena gunung es. Sebab, kekerasan seksual bisa terjadi di mana pun berada. Mulai dari lingkungan kerja, sosial, pendidikan, kesehatan, bahkan keluarga.

“Tidak banyak korban kekerasan seksual yang berani bersuara, termasuk di dunia kerja jurnalis. Sehingga banyak kasus tidak muncul di permukaan,” katanya.

Bila kondisi ini dibiarkan begitu saja, lanjut Wita, tentu akan menjadi ancaman berbahaya bagi lingkungan kerja pers. “Untuk itulah, AJI Yogyakarta membuka ruang pengaduan yang aman dan nyaman bagi korban. Kami terus mendorong agar korban berani bersuara dan mencari bantuan,” ungkapnya.

Layanan aduan kasus kekerasan seksual bagi jurnalis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Nomor Hotline KS AJIYO +62 857-2944-4800.

“Layanan ini tentu mengedepankan prinsip kesetaraan, berpersektif kepada penyintas serta menjamin kerahasiaan dan keamanan data. Selain pendampingan, kami juga bekerjasama dengan lembaga penyedia layanan psikologi,” tegasnya.

Di sisi lain, Wita menyayangkan bahwa situasi ini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian serius dari kebanyakan perusahaan pers. “Faktanya, hingga saat ini, belum banyak perusahaan pers yang memiliki standard operating procedure (SOP) untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan,” ujarnya.

Maka dari itu, lanjutnya, AJI Yogyakarta mendorong setiap perusahaan pers untuk membuat aturan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. “Ruang kerja pers sebagai penjaga demokrasi harus kondusif untuk menciptakan profesionalitas,” tandasnya.