Tuntut Kemerdekaan, Mahasiswa Papua di Gorontalo Minta Militer Ditarik

Demo Mahasiswa Papua — Mahasiswa Papua di Gorontalo tuntut kebebasan warga Papua (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)

Liputan6.com, Gorontalo - Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia wilayah Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di depan Kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Jumat (1/12/2023). Aksi tersebut yakni memperingati hari kemerdekaan West Papua (Papua Barat) ke-62.

Kemerdekaan Papua Barat itu diperingati setiap 1 Desember. West Papua yang terbentuk sekitar tahun 1961 itu, masih menjadi momentum sakral bagi warga Papua khususnya Mahasiswa.

Pantauan Liputan6.com, dalam aksi itu sekumpulan mahasiswa itu berteriak soal kemerdekaan Papua. Salah satu orator, Marfed Enambere mengatakan, bahwa yang dibutuhkan oleh Papua saat ini adalah pembebasan.

"Kami tidak minta bantuan dari Indonesia, akan tetapi yang kami inginkan adalah kemerdekaan di atas tanah kami sendiri." Kata Marfed.

Selain itu, Marfed bilang, meskipun sumber daya alam Papua kerap dikeruk, namun angka kemiskinan masih merajalela di atas tanah Papua yang mereka cintai.

"Papua adalah daerah yang kaya, akan tetapi kemiskinan menjadi angka nomor satu di daerah kami." ungkapnya.

Maka dalam kesempatan itu kata Marfed, mereka meminta hentikan perusahaan-perusahaan ilegal. Tanah Papua bukanlah tempat untuk mencari kekayaan oleh oknum tertentu.

"Kami meminta dengan tegas, berikan kemerdekaan kepada kami masyarakat lokal untuk mengelola hasil bumi ini," ia menandaskan.

Simak Video Pilihan Ini:

Modern Rice Mill Jaminan Mutu Beras Berkualitas

2 dari 2 halaman

4 Tuntutan Mahasiswa Papua

Dalam kesempatan itu, mahasiswa membacakan 4 point tuntutan mereka. Salah satunya menolak dengan tegas perpanjangan izin PT. Freeport yang dinilai merugikan warga papua.

Dengan menggunakan atribut papua merdeka, puluhan mahasiswa itu terus meneriakkan kemerdekaan mereka.

Isi Tuntutan Mahasiswa Papua

Dalam aksinya KNPB membawa sejumlah tuntutan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia segera tuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dari tahun 1961 hingga per hari ini yang diduga terus terjadi.

2. Hentikan operasi militer dan tarik militer organik dan nonorganik di seluruh tanah Papua.

3. Tutup dan tolak PT. Freeport, perusahaan kelapa sawit, PT. Blok Wabu, dan seluruh perusahaan asing di tanah Papua.

4. Hentikan kriminalisasi, intimidasi dan diskriminasi terhadap pejuang demokrasi, aktivis Papua merdeka.