Dear Capres, Ini Masukan untuk Pencegahan Ekstremisme

Saat ini INFID bersama IRE melaksanakan Penelitian tentang Capaian dan Keberlanjutan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (RAN PE).

Studi ini dimaksudkan untuk melihat efektivitas capaian RAN PE dalam meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan dan peluang keberlanjutan kebijakan yang hanya tinggal setahun.

Hasil studi ini mengkonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya bahwa pemahaman agama yang keliru bukan faktor tunggal yang mempengaruhi ekstremisme berbasis kekerasan, melainkan juga adanya pengaruh lain, semisal keluarga dan lingkungan, kemiskinan/ketimpangan, serta eksklusi.

Selama 3 tahun perjalanan RAN PE, masih sedikit daerah yang memiliki RAD PE (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan). Baru ada 6 dari 38 provinsi dan 3 dari 524 kabupaten kota yang memiliki RAD PE. Hal ini dipengaruhi kewenangan pemda yang masih kabur, pengetahuan yang tidak komprehensif, dan kelembagaan yang belum kuat.

Daerah juga menganggap isu keamanan menjadi kewenangan pusat, di samping karena persoalan masih lemahnya pengetahuan dan kapasitas lokal dalam memahami RAN PE maupun urgensi isu-isu ekstremisme.

Temuan yang menarik juga terkonfirmasi bahwa kehadiran RAD PE di tingkat lokal justru banyak terjadi karena dorongan OMS yang aktif melakukan pelibatan (engagement) dengan pemerintah daerah.

Misalnya yang dilakukan Institute Perempuan di Jawa Barat, Fatayat NU di Jawa Timur, Yayasan Libu Perempuan di Sulawesi Tengah, dan La Rimpu di NTB.

RAN PE masih didominasi pendekatan keamanan tradisional sehingga pendekatan non keamanan seperti pendekatan ekonomi, bina damai, budaya, dan sosial belum banyak dan perlu semakin banyak didorong untuk dilakukan. Aspek lokalitas juga belum muncul kuat di RAD PE.

Padahal pendekatan ini penting mengingat kebudayaan bukan sekedar kata benda melainkan kata kerja yang erat kaitannya dengan kegiatan manusia, termasuk dalam memprakarsai dan menciptakan toleransi dan harmoni.

Pengarusutamaan Gender sudah disebutkan sebagai salah satu prinsip dalam kebijakan RAN PE serta termuat di bagian penjelasan dan lampiran.

Namun, Idealnya PUG perlu diberi alamat jelas, baik pada aspek kebijakan turunan, pembangunan kelembagaan adil gender, hingga mendorong program dan tatakelolanya yang sudah mempertimbangkan kepentingan dan kerentanan perempuan dan laki-laki.

Studi ini juga mencatat bahwa program-program berperspektif gender justru banyak diinisiasi oleh OMS yang banyak berperan mendukung Pilar I.

Sekber RAN PE telah membangun kolaborasi dan mekanisme kerja di tingkat kementerian atau lembaga dan kemitraan dengan OMS, namun masih terjadi fragmentasi, bukan hanya di level lembaga saja melainkan juga di tingkat CSO.

Pada tingkat kementerian atau lembaga, studi ini mencatat bahwa kerja-kerja implementasi RAN PE sudah cukup banyak dilakukan, namun belum optimal terkomunikasikan baik.

Begitu juga di tingkat CSO maupun CSO dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah. Persoalan data masih menjadi tantangan banyak lembaga.

Karena banyak hasil riset, dokumen dan produk pengetahuan tidak terkomunikasikan dengan baik bahkan di internal lembaga, sehingga mempengaruhi proses penyusunan kebijakan/program hingga program antarinstitusi yang tidak saling bersinergi.

BNPT perlu didorong dan dukungan untuk mampu mengorkestrasi harmoni antarkelembagaan, sebagai langkah lanjutan dari membangun sinergi kelembagaan antarinstitusi/kelompok yang selama ini sudah dilakukan.

Pada Pilar 1 aspek pencegahan:

Keberadaan RAN PE agar berfokus pada pencegahan sehingga mampu membangun sistem ketahanan masyarakat melalui pendekatan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, dan menciptakan sistem politik yang demokratis yang adil gender dan inklusif.

Implementasi program di pilar 1 juga penting memperhatikan aspek lokalitas dan pendekatan bina damai guna membangun kohesi sosial.

Pada Pilar 2 aspek penegakan hukum:

Perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional. Selain penting membangun sistem hukum yang kuat dengan pendekatan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

RAN PE juga perlu memikirkan pemulihan dampak khususnya bagi korban, tidak terbatas pada dampak psikologis dan fisik, melainkan juga membangun kembali ketahanan ekonomi dan sosial, khususnya bagi korban.

Selain itu, di samping penegakan hukum bagi pelaku, penting juga membangun kesadaran, kapasitas ekonomi dan sosial, sehingga terjadi perubahan di tingkat pelaku, sebagai bagian dari upaya disengagement, yang bertujuan memutus hubungan, komunikasi, dan keterikatan antara pelaku dengan jaringan terdahulunya dengan memastikan ketersediaan enabling environment bagi upaya pemutusan hubungan tersebut.

Pada Pilar 3 kemitraan dan kerjasama internasional:

RAN PE sudah memberi ruang kemitraan dan sinergi antarpihak. Namun perlu diperluas dan diperkuat sehingga kolaborasi yang partisipatif dan bermakna dapat saling terhubung dan terkonsolidasi.

Bukan hanya bersama OMS melainkan juga perguruan tinggi, pihak swasta, media dan lembaga internasional termasuk lembaga donor untuk berpartisipasi dalam perencanaan program, implementasi hingga melakukan studi dan evaluasi atas pelaksanaan RAN PE/RAD PE di tingkat lokal.

Selain partisipasi, juga perlu membangun sistem yang transparan dan akuntabel guna membangun rasa percaya dalam kerangka kemitraan.