Hari Antikorupsi, Rieke Diah Pitaloka: Tidak Ada Program Rakyat Gratis, Semua dari Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan massa menghadiri rapat akbar Laju Indonesia Jawa Barat yang digelar bertepatan dengan Hari Antikorupsi Internasional, Sabtu (9/12/2023). Turut hadir dalam deklarasi, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Ketua Umum TP Pemenangan Ganjar-Mahfud Laju Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, dalam kesempatan tersebut meminta masyarakat semakin sadar dan tak mudah tergiur visi misi program dari calon pemimpin yang menggunakan embel-embel "gratis".

"Hal lain yang juga menjadi penting adalah menyosialisasikan agar adanya kesadaran bagi pemilih dengan tidak menggunakan masa kampanye ini, narasi-narasi pembodohan yang menipu nalar rakyat lah gitu ya," kata Rieke di lokasi acara, Mustikasari Convention Hall, Mustikajaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Menurutnya, sudah saatnya demokrasi di Tanah Air menuju kedewasaan dengan visi misi yang jujur dan tidak mengada-ada, apalagi dengan janji-janji yang hanya bersifat mencari simpati meski di luar nalar.

"Tidak bisa lagi mengatakan janji gratis, gratis, itu tidak ada. Selama rakyat masih membayar pajak dan selama sumber pendapatan negara di APBN maupun APBD adalah hasil pajak dari rakyat," ujar Rieke Diah Pitaloka.

"Oleh karena itu massa kampanye ini menjadi penting, jangan kita menjadi mundur seolah-olah kalau ada program dari pemerintah itu bantuan. Itu adalah budi baik penguasa, bukan, itu bukan budi baik penguasa," ungkap dia.

Rieke menjelaskan, sudah kewajiban pemerintah yang terdiri dari yudikatif, legislatif dan eksekutif untuk mengalokasikan setiap nominal pajak yang diperoleh dari rakyat, untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang berpihak kepada rakyat.

"Jadi sekali lagi, Laju Indonesia menegaskan di Hari Antikorupsi internasional ini mari kita sama-sama membuat narasi yang tidak mengarah korupsi. Kalau judulnya adalah gratis, namanya gratis, boleh dikasihin boleh nggak kan. Kalau namanya bantuan rakyat, boleh turun boleh tidak anggarannya," jelasnya.

"Oleh karena itu program yang menjadi penting yang juga seringkali disampaikan oleh Mas Ganjar sebagai capres, semua program yang diusung berbasis pada data yang akurat yang kita mulai dengan data desa kelurahan presisi. Dan ini untuk memperkuat kedaulatan Indonesia berbasis data tepat satu data Indonesia yang berada di dalam satu peta Indonesia yang disebut dengan big data nasional kita," paparnya.

Simak Video Pilihan Ini: