Lestarikan Lingkungan, Protelindo Tanam 35 Ribu Bibit Mangrove

Liputan6.com, Lombok - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) menanam 35 ribu bibit pohon bakau mangrove di tiga provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur dengan total area tanam seluas 10 hektar.

Penanaman mangrove di tiga lokasi berbeda ini bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan Protelindo.

Menurut Dini Yahya, Sales & Marketing Protelindo, penanaman mangrove ini merupakan bagian dari pemeliharaan alam sekitat dan bertujuan untuk mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi operasional perusahaan.

“Kegiatan CSR penanaman mangrove berlangsung dengan baik, kami sangat bersyukur acara ini dapat terlaksana, karena penanaman mangrove sangat baik untuk ekosistem, pengurangan karbon dan juga penghijauan” ujar Dini, Selasa (19/12/2023).

2 dari 2 halaman

Disambut Baik

Menanam Ribuan Bibit Mangrove

Dini mengatakan CSR perusahaan untuk lingkungan merupakan hal yang prioritas karena akan bermanfaat bagi generasi saat ini dan mendatang. Untuk itu ke depannya perusahaan akan terus memantau perkembangan bibit yang ditanam tersebut agar dapat tumbuh dengan baik selama tiga tahun.

“Kegiatan ini sangat baik untuk kita dan masyarakat serta negara pada umumnya, karena mangrove dapat membantu dalam menahan tsunami, membantu mencegah abrasi serta menjadi rumah bagi biota laut Saya rasa program ini sangat bagus, terima kasih Protelindo grup sebagai partner kami.” ujar Juanita Erawati, Vice President Area Network Operations Jawa Bali Telkomsel.

Sementara itu Dinas Lingkungan Hidup kota Makassar menyambut baik penanaman mangroove di wilayah pesisir ini karena bisa menyehatkan ekosistem laut dan mengurangi dampak perubahan iklim.

“Dinas lingkungan hidup sangat menyambut baik dan mengapresiasi penanaman mangroove ini, semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut dalam rangka membangun ekosistem lingkungan hidup terutama daerah yang berbasis wilayah pesisir” ujar Ferdy Mochtar, Kepala Dinas LHK Kota Makassar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan bahwa golongan putih (golput) atau tidak memilih pada Pemilu 2024 hukumnya haram. Lantas bagaimana bila enggan memilih karena merasa tak ada calon pemimpin yang cocok?