Mendulang Emas, Menuai Bencana di Solok Selatan

Kerugian dan bahaya yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan emas ilegal, tak hanya soal bencana alam, pertanian, kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi, namun juga korban jiwa di lokasi tambang.

Sejumlah kasus longsor di lokasi tambang emas beberapa tahun terakhir terjadi di Solok Selatan. Di antaranya pada 18 April 2020 sebanyak sembilan penambang di Ranah Pantai Cermin,  Kecamatan Sangir Batang Hari tertimbun longsor di lokasi tambang emas.  Seluruh korban dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia.

Lalu pada 11 Januari 2021, sebanyak enam penambang tertimbun longsor di lokasi tambang emas di Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari. Saat itu empat orang dinyatakan meninggal dunia dan dua orang lainnya selamat.

Di lokasi yang sama, Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari sebanyak delapan orang meninggal akibat longsor di lubang tambang emas ilegal pada 10 Mei 2021

Selanjutnya 21 Agustus 2022, sebanyak tiga orang penambang tewas tertimbun bekas galian tambang emas di Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari

Terbaru, pada 30 Oktober 2023 seorang penambang emas tewas tertimbun longsoran di lokasi tambang Kimbahan Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari.

Deretan kasus meninggalnya para penambang di lokasi tambang emas ilegal itu, bagian dari dampak tambang emas ilegal.

Dampak lainnya secara tidak langsung adalah terjadinya longsor, banjir bandang, hingga banjir yang berdampak kepada masyarakat.

Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Fajar Sukma mengatakan selain karena daerah rawan bencana, perilaku manusia memperburuk parahnya dampak bencana di provinsi ini.

Khusus di Solok Selatan, Fajar merinci, pada tahun 2020 terjadi enam kali longsor, dua kali banjir bandang dan tiga kali banjir. Kemudian pada 2021 ada lima kali longsor  dan ada tujuh kali bencana  banjir. Sementara pada 2022 terjadi satu kali longsor dan dua kali banjir.

"Kondisi cuaca menurut saya merupakan siklus alam, yang menjadi masalahnya adalah ekosistem alam kita yang dirusak sehingga dampak bencananya menjadi besar," katanya, Rabu (20/12/2023).

Fajar mencontohkan saat terjadi banjir bandang, sebelumnya ada sebuah proses di hulu yakni terjadi longsoran di perbukitan yang membentuk bendungan alami. Sehingga saat hujan turun, air akan tertahan di bendungan itu.

Bendungan alami tersebut akan jebol jika terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi. Hingga akhirnya terjadi banjir bandang yang membawa material pohon-pohon dan merusak pemukiman warga.

 "Longsoran di hulu bisa disebabkan beberapa faktor salah satunya karena hilangnya pepohonan atau gundulnya hutan yang bisa menahan air ketika hujan," jelasnya.

Menurutnya hal tersebut  adalah akibat perilaku manusia yang membuat alam rusak dan memiliki damppak langsung pada sekitarnya.

"Kalau seandainya alam ini kita jaga, maka alam jaga kita. Kondisi itu tanpa kita berbuat banyak untuk penanggulangan bencana, alam sudah terjaga dengan sendirinya secara alami," kata Fajar.

Ia mengajak semua pihak agar sadar dan kembali membangun komitmen menjaga alam ini, sebab alam saat ini akan diwariskan kepada anak cucu nantinya.

Direktur Walhi Sumbar, Wengki Purwanto mengatakan pelaku kejahatan tambang emas ilegal seolah memiliki kekuasaan dan kekuatan yang melebihi kepolisian yang berwenang menangani persolan ini.

"Saya melihat  Polri tidak berdaya, buktinya ada banyak tambang emas ilegal di Solok Selatan jaraknya dari lokasi itu  tidak begitu jauh dengan kantor pemerintahan,  ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi itu terjadi," katanya, Selasa (19/12/2023).

Ia tak menampik bahwa ada beberapa tindakan dan penangkapan pelaku tambang emas ilegal di Solok Selatan dan wilayah lainnya di Sumbar. Namun, tindakan tersebut tidak mampu memberantas akarnya.

"Yang ditangkap itu pelaku di lapangan seperti operator alat berat, padahal kalau secara logika, alat berat menjadi salah satu perangkat yang mudah dilacak siapa pemiliknya. Tidak banyak orang yang punya alat berat di Sumbar," ujarnya.

Selain soal alat berat, lanjut Wengki, penambangan tidak dapat beroperasi tanpa pasokan BBM. Jadi, jika negara, melalui Polri, benar-benar serius dalam menjaga lingkungan dan memberantas kejahatan, sangat mudah menelusurinya karena pasokan BBM hanya melalui satu jalur.

"Seharusnya lebih mudah untuk memberantas kejahatan pertambangan ilegal dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Namun ironisnya, sepertinya lebih sulit bagi penegak hukum," kata Wengki.

Wengki menekankan dengan kondisi adanya ancaman sumberdaya alam dan bencana alam yang sudah terjadi serta potensi bencana ke depannya, sudah seharusnya pemerintah dan penegak hokum mengambil sikap untuk menghentikan aktivitas ilegal ini.

Sementara Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan pihaknya tidak mentolerir keberadaan Pertambangan emas ilegal di wilayahnya.

Larangan tersebut,  katanya,  dilakukan secara bertahap dengan pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emtif melibatkan kegiatan penyuluhan dan imbauan kepada masyarakat, termasuk pemasangan spanduk di lokasi jalan menuju tambang emas.

Sementara itu, upaya preventif mencakup patroli aktif setiap kali terdengar adanya kegiatan ilegal, yang direspons dengan penutupan tambang emas ilegal.

"Ketika kita mendengar di suatu tempat ada kegiatan ilegal, kita langsung melakukan patroli, kita patroli aja mereka tutup kok," ujar Dwi, Kamis (21/12/2023).

Ia menyebut sepanjang 2023, Polda Sumbar mengungkap 19 kegiatan tambang ilegal di provinsi ini. Dari jumlah tersebut, 12 kasus telah diselesaikan, sementara tujuh masih dalam proses penyelesaian.

Khusus di Solok Selatan, terdapat empat kasus tambang emas ilegal yang diungkap Polda Sumbar. Dari empat kasus itu, dua di antaranya sudah diselesaikan dan dua lainnya dalam proses.

Dwi mengakui dari kasus yang diungkap sepanjang 2023, yang ditangkap rata-rata petugas lapangan, sementara para pemberi modal tidak ada.

"Mereka ‘mainnya’ rapi, biasanya bos-bosnya mau menjamin anak buahnya. Seperti misalnya kamu saja yang urus kami pasang badan. Keluarganya diurusin. Seperti itu biasanya," kata dia.

Ia menyebut sejumlah faktor yang menyebabkan sulitnya mengungkap penambangan emas ilegal, seperti bocornya informasi saat akan dilakukan razia.

"Kendalanya ketika kita patroli atau razia, kesulitan muncul saat pelaku sudah tidak ada di lokasi," jelasnya.

Ia mencontohkan ketika patroli di Solok Selatan. Saat itu petugas telah memasuki wilayah tersebut selama satu hari satu malam.  Namun informasi bocor sehingga para penambang membubarkan diri, meninggalkan alat-alatnya.

Selain itu pihaknya mengaku juga kesulitan dalam mengangkut alat berat keluar dari lokasi yang sulit dijangkau dan membutuhkan biaya besar.

Terkait adanya pihak yang membekingi keamanan tambang emas ilegal agar bisa beroperasi, Dwi menyampaikan hingga saat ini belum ada buktinya.

"Sampai saat ini, kita belum dapat membuktikan, hanya katanya-katanya saja," kata dia.

Pihak kepolisian juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar daerah yang memiliki potensi emas, izinnya diurus secara lelal.

"Kita tidak bisa hanya ditekan untuk menangkap tanpa memberikan solusi. Pemerintah daerah perlu mencari alternatif lain," ia menambahkan.