Penuhi Hak Warganya, Bangka Barat Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

Liputan6.com, Jakarta Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyerahkan penghargaan Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Soleh. Dikatakan Muslim, Kepulauan Bangka Belitung masuk 5 besar sebagai provinsi terbaik yang berhasil membina dan membangun seluruh KKP HAM.

Muslim menambahkan, dalam rangka melaksanakan sasaran strategis rencana aksi nasional HAM dalam bentuk penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) dilakukan terhadap kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

“KKP HAM dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tujuan, antara lain memotivasi pemerintah untuk melaksanakan P5HAM sekaligus mengembangkan sinergisitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal,” ujar Muslim, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/12/2023).

Muslim juga berharap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi untuk terus memperkuat sistem perlindungan HAM dan memastikan keadilan bagi semua warganya serta menjadi contoh inspiratif bagi daerah lainnya dalam menghormati HAM.

“Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia di tingkat lokal. Ini adalah langkah penting dalam memastikan perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak-hak dasar setiap individu di masyarakat,” ungkap Muslim.

Sementara itu Sekda Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Soleh mengapresiasi jajaran Kanwil Kemenkumham Babel atas sinergitas yang telah dilakukan selama ini, sehigga Kabupaten Bangka Barat dapat meraih penghargaan KKP HAM tahun 2023.

"Melalui capaian ini, kami berharap dapat semakin memotivasi Kabupaten Bangka Barat dalam memberikan pelayanan prima untuk mewujudkan P5HAM,"Soleh menimpali.

Soleh menuturkan jika masyarakat memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, salah satunya yaitu memberikan pelayanan jemput bola bagi masyarakat pada bidang pencatatan sipil.

"Dalam memberikan pelayanan, kami memiliki standar pelayanan yang wajib dilaksanakan. Standar pelayanan tersebut sangat beririsan dengan pelayanan di bidang hak asasi manusia," Soleh mengakhiri.